Menteri Dody Beberkan Realisasi Anggaran Kementerian PU TA 2025
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi penekanan penting untuk menjawab kesenjangan yang masih ada.
Konstruksi Media — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut, sepanjang tahun 2025, pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu program kerja untuk menjawab kesenjangan sosial yang terjadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di mana, rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja Kementerian PU sepanjang Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait realisasi APBN hingga November 2025.
Menteri Dody menuturkan pelaksanaan anggaran 2025 terus menunjukkan perbaikan ritme, meskipun di tengah berbagai dinamika fiskal yang mempengaruhi eksekusi program.
Dalam evaluasi tersebut, Menteri Dody memaparkan progres anggaran yang meningkat signifikan. Ia menjelaskan bahwa pagu efektif Kementerian PU mengalami kenaikan besar sejak pembahasan Juli hingga November 2025.
“Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang kami laporkan pada 3 September 2025 sebesar Rp86,6 triliun. Pagu tersebut bertambah Rp23,21 triliun hingga total menjadi Rp109,81 triliun. Penambahan ini berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN,” kata Dody, di ruang rapat Komisi V DPR, (17/11).
Sementara, Komisi V mencatat bahwa realisasi keuangan tahun 2025 mencapai 59,06% dan realisasi fisik 61,54%, sebuah capaian yang terus digenjot untuk optimal sebelum akhir tahun.
Selain capaian tahun berjalan, Menteri Dody juga menyoroti secara terbuka arah kebijakan infrastruktur pada 2026. Ia menyampaikan bahwa Kementerian PU memperoleh pagu anggaran Rp118,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

“Anggaran 2026 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Fokus prioritas mencakup irigasi, konektivitas jalan nasional dan daerah, air minum dan sanitasi, fasilitas pendidikan, serta percepatan program berbasis masyarakat.
Percepatan Realisasi Anggaran
Menteri Dody juga mengungkapkan bahwa percepatan berbagai proses teknis agar serapan anggaran dapat digenjot sebelum tutup tahun.
“Kami tengah melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta upaya percepatan lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan Komisi V, termasuk pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi. Ada 28 masukan Dewan hari ini, dan seluruhnya akan kami tindaklanjuti secara tertulis,” tuturnya.
Komisi V merespons dengan mendukung pergeseran anggaran, percepatan pinjaman luar dan dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran 2025.
Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas evaluasi dan masukan dari Komisi V DPR RI. Ia menegaskan kembali komitmen Kementerian PU dalam menyelesaikan program-program 2025 dengan optimal.
“Kami memahami adanya dinamika sepanjang tahun berjalan, namun kami tetap berkomitmen menjalankan program secara efektif. Seluruh saran konstruktif dari Komisi V akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan,” ujar Menteri Dody.
Baca Juga :
Rapat Dengan Komisi V, Menteri PU: 2026 Fokus Besar Infrastruktur Era Prabowo




