Rapat Dengan Komisi V, Menteri PU: 2026 Fokus Besar Infrastruktur Era Prabowo

Konstruksi Media — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Agenda tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November, sekaligus pemaparan arah program dan kegiatan untuk TA 2026. Pertemuan ini menjadi salah satu rapat strategis mengingat besarnya mandat pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam paparannya, Menteri Dody menjelaskan capaian anggaran 2025 serta lonjakan pagu efektif Kementerian PU. 

“Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang kami laporkan pada 3 September 2025 sebesar Rp86,6 T. Kemudian bertambah Rp23,21 T hingga total mencapai Rp109,81 T,” katanya, pada Senin (17/11) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Penambahan ini berasal dari pembukaan blokir efisiensi serta pengesahan belanja modal LMAN yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk tahun anggaran 2026, Menteri Dody mengatakan bahwa Kementerian PU memperoleh pagu sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Fokusnya mencakup jaringan irigasi, konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum, sanitasi, bangunan pendidikan, serta percepatan program infrastruktur berbasis masyarakat.

Alokasi tersebut menyentuh berbagai sektor teknis, di antaranya Ditjen Sumber Daya Air yang menargetkan pembangunan irigasi baru seluas 15.851 ha serta rehabilitasi 197.430 ha jaringan eksisting.

Ditjen Bina Marga menyiapkan pembangunan 191 km jalan baru, preservasi 1.392 km jalan, pembangunan serta duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter, hingga pelaksanaan Inpres Jalan Daerah.

Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis juga mengakselerasi layanan air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, serta pembangunan sekolah rakyat, madrasah, dan perguruan tinggi.

Menteri Dody melanjutkan, ia mengatakan pentingnya percepatan proses lelang PBJ dan penyediaan barang-jasa agar ritme pelaksanaan anggaran dapat terjaga.

“Kami mencatat 28 masukan dari Anggota Dewan dan seluruhnya akan ditindaklanjuti secara tertulis. Dukungan Komisi V sangat kami harapkan terutama untuk Inpres Irigasi dan Inpres Jalan Daerah,” imbuhnya.

Komisi V juga menyetujui pergeseran anggaran antarprogram, percepatan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran 2025.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan sejumlah arahan termasuk percepatan penyelesaian jaringan irigasi, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal, dan pemerataan alokasi anggaran antardaerah.

Ia menegaskan pembangunan di luar Jawa tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kebutuhan di Jawa sebagai pusat pergerakan ekonomi. Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga :

STiAKIN, Kampus Khonghucu Pertama yang Dibangun Kementerian PU, Siap Diresmikan