Konstruksi Media – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Provinsi Aceh rampung pada awal Februari 2026, tepat sebelum bulan Ramadan. Target ini ditetapkan untuk memastikan ribuan pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak sekaligus mempercepat fase pemulihan pascabencana.
Selain huntara, BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) di sejumlah kabupaten terdampak banjir di Aceh, di antaranya Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Pidie. Pembangunan tersebut dirancang sebagai solusi jangka panjang bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana hidrometeorologi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari menyampaikan, pemetaan lokasi pembangunan huntara dan huntap telah dilakukan bersama pemerintah daerah serta melibatkan institusi pendidikan. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh hunian dibangun di kawasan yang aman dari potensi bencana lanjutan.
“Prinsip utamanya, baik hunian sementara maupun hunian tetap harus dibangun di kawasan yang bukan kawasan rawan bencana,” tegas Abdul Muhari dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025).
Aceh tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengungsi terbanyak pascabanjir di wilayah Sumatera. Berdasarkan data BNPB per 18 Desember 2025, jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Pidie Jaya dengan 29.047 jiwa, disusul Aceh Tamiang sebanyak 25.473 jiwa dan Bireuen mencapai 17.898 jiwa.
Sambil menunggu pembangunan hunian selesai, pemerintah telah menyiapkan pusat-pusat pengungsian terpadu yang dilengkapi layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.
Percepatan Huntap di Sumatera Utara
Di luar Aceh, BNPB juga mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bagian dari pemulihan jangka menengah dan panjang yang terukur serta berorientasi pada keselamatan warga.
Baca juga: Danantara dan BP BUMN Siapkan 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Bencana di Sumut dan Aceh
Saat ini, BNPB memfokuskan percepatan pada penguatan data dan administrasi melalui proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan agar pembangunan huntap tepat sasaran. BNPB juga memantau langsung progres pembangunan huntara serta kesiapan lokasi huntap, termasuk peninjauan rumah contoh di Desa Sibalanga yang akan menjadi acuan teknis pembangunan hunian aman dan tahan bencana.
Pendampingan kepada masyarakat turut dilakukan melalui sosialisasi program huntara dan huntap di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif masyarakat dalam proses pemulihan.
Berdasarkan pemetaan BNPB, terdapat kebutuhan pembangunan 5.974 unit rumah rusak berat. Sementara itu, pembangunan 2.524 unit huntara masih dalam tahap identifikasi lahan di beberapa wilayah, seperti Tapanuli Tengah dan Langkat. Untuk Kabupaten Tapanuli Utara, agenda peletakan batu pertama pembangunan hunian dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Minggu (21/12).
Penanganan Darurat dan Infrastruktur
Di sisi lain, BNPB terus mengintensifkan penanganan darurat banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Hingga Jumat (19/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 369 jiwa, sementara 71 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR.
Pemulihan infrastruktur juga dilakukan di 12 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 362 titik gangguan infrastruktur telah teridentifikasi dan ditangani secara bertahap, meskipun beberapa jalur utama seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batangtoru masih memerlukan penanganan intensif.
Selain itu, distribusi bantuan logistik terus dipercepat. Hingga Jumat (19/12), bantuan yang telah disalurkan mencapai 9,69 ton, mencakup kebutuhan pangan, sanitasi, dan peralatan evakuasi. Seluruh rumah sakit dan puskesmas di Sumatera Utara juga dipastikan beroperasi penuh untuk melayani masyarakat terdampak.
BNPB menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun hunian dan memulihkan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan harapan baru agar masyarakat terdampak bencana dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan secara lebih baik dan berkelanjutan. (***)




