Wow! Satu Sak Semen di Papua Tembus Rp1,5 Juta, Jadi Sorotan Menko AHY
Percepatan pembangunan di kawasan Papua membutuhkan atensi khusus serta dukungan konkret dari Pemerintah Pusat.
Konstruksi Media — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti masih beratnya tantangan pembangunan di wilayah Papua, terutama terkait tingginya harga bahan bangunan dan keterbatasan akses logistik.
Menurut AHY, percepatan pembangunan di kawasan Papua membutuhkan atensi khusus serta dukungan konkret dari Pemerintah Pusat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama lima gubernur di Pulau Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, sejumlah aspirasi terkait biaya logistik dan pasokan material konstruksi menjadi perhatian utama.
“Sekarang harga satu sak semen masih ada sekitar Rp 1 juta, bahkan Rp 1,5 juta untuk wilayah Papua Pegunungan. Ini tentunya menjadi beban berat bagi masyarakat dan saudara-saudara kita di sana untuk bisa hidup layak,” ujar AHY usai Rakor di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
AHY menjelaskan, konektivitas antarwilayah menjadi kunci untuk menekan biaya logistik yang selama ini menyebabkan harga bahan bangunan dan biaya hidup di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Untuk itu, penyelesaian proyek Jalan Trans Papua disebut sebagai tulang punggung (backbone) konektivitas darat dan penggerak utama perekonomian wilayah. Rakor tersebut juga membahas integrasi transportasi udara dan laut untuk memperluas akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Baca juga: Menko AHY: Percepatan Infrastruktur Papua Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Timur Indonesia
“Kita harus mempersiapkan mobilitas dan logistik agar biaya pembangunan serta biaya hidup masyarakat Papua semakin terjangkau,” kata AHY.
Selain infrastruktur transportasi, AHY menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dasar, seperti perumahan, jaringan air bersih, dan kawasan transmigrasi terpadu, yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan Papua ke depan.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan rencana untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna membahas realisasi proyek-proyek infrastruktur secara teknis.
“Yang bekerja langsung di lapangan adalah PUPR dan Kemenhub. Pertemuan berikutnya akan membahas secara lebih teknis mengenai timeline, prioritas integrasi, dan perhitungan anggaran yang dibutuhkan,” jelasnya.
AHY menegaskan, percepatan pembangunan di Papua bukan sekadar soal fisik infrastruktur, tetapi juga komitmen menghadirkan keadilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur Indonesia. (***)
