Menko AHY: Percepatan Infrastruktur Papua Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Timur Indonesia
Menko AHY menerima para gubernur se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta
Konstruksi Media — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa percepatan pembangunan di Papua menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan dan kesejahteraan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima para gubernur se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, nomenklatur Kementerian Koordinator ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga ada kata pembangunan kewilayahan. Implikasi dari itu adalah fokus pada percepatan pembangunan di wilayah timur, khususnya Papua,” ujar Menko AHY.
Menurutnya, potensi Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian timur harus diwujudkan melalui peningkatan konektivitas darat, laut, dan udara, sehingga mampu membuka akses ekonomi yang lebih merata.
“Jika Papua ingin tumbuh dan mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain, maka infrastruktur dan konektivitas—baik antarwilayah di dalam Papua maupun menuju wilayah Indonesia lainnya—harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
AHY menjelaskan bahwa pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua merupakan tulang punggung konektivitas wilayah tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya bergantung pada proyek fisik, melainkan juga pada kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Papua tentu membutuhkan alignment atau sinkronisasi yang ketat antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta mendengarkan aspirasi masyarakat di provinsi, kabupaten, dan kota,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ada potensi besar, namun kita juga harus fokus agar kesejahteraan rakyat benar-benar dapat kita kedepankan. Pertumbuhan tinggi akan menjadi kurang berarti jika yang merasakan hasilnya hanya sebagian kecil, sementara tidak menetes ke seluruh lapisan masyarakat,” tutur Menko AHY.
Menurut AHY, pemerataan pembangunan di Papua merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Di sinilah semangat pemerataan pembangunan di wilayah ini menjadi sangat penting. Dukungan dari pemerintah pusat juga harus tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Merauke, Papua Selatan, sebagai langkah konkret dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.
“Insyaallah, dengan restu para gubernur, tahun depan kami akan memulai pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Papua Selatan, tepatnya di Salor, Merauke—yang juga merupakan salah satu ibu kota transmigrasi,” jelasnya.
Iftitah menegaskan bahwa paradigma transmigrasi saat ini telah bergeser dari sekadar pemindahan penduduk menjadi pembangunan manusia dan kawasan ekonomi baru.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal perpindahan penduduk. Transmigrasi kini didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk, pembangunan manusia, dan pengembangan kawasan ekonomi baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar arah pembangunan di Papua berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah ekonomi jangka panjang.
“Kita perlu menemukan potensi unggulan Papua yang benar-benar bisa memberikan nilai tambah ekonomi. Pembangunannya tidak boleh konsumtif. Ibaratnya, kita minta modal kepada Bapak Presiden untuk membangun sesuatu yang beranak-pinak, bukan yang habis dipakai,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen bersama dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan.
“Mari kita kawal bersama pembangunan di kawasan—mulai dari infrastruktur dasar hingga konektivitas darat, laut, udara, dan logistik—agar semakin terjangkau, sehingga masyarakat, termasuk di kawasan transmigrasi, dapat tumbuh dengan baik,” tutup Menko AHY.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para gubernur Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Nazib Faisal, Deputi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin, serta Staf Khusus Menko Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Rio Neswan. (***)
