Tantangan Sektor Perumahan PKP di Tengah Tarikan Warisan, Ekspektasi, dan Realita

Konstruksi Media – Pertanyaan tentang arah kebijakan sektor perumahan rakyat di bawah Kementerian PKP (sebelumnya berada di Kemen PUPR) sebetulnya tak lagi relevan. Yang muncul sekarang adalah kesimpulan awal—bahwa kementerian tengah berada dalam ketegangan antara tiga kekuatan besar:

1. Warisan Program Lama (FLPP, BSPS) yang sudah mapan dan menyerap energi besar.
2. Ekspektasi inovasi dan terobosan dari pimpinan baru.
3. Realita ekonomi dan politik nasional yang tidak bersahabat.

Dengan waktu kerja efektif yang sangat sempit (Oktober–Desember 2025), mustahil menghasilkan outcome nyata. Saat ini yang terlihat baru sebatas output berupa aktivitas dan seremonial, bukan dampak.

1. FLPP & BSPS: Program Warisan yang Tak Bisa Ditinggalkan

Program besar seperti FLPP dan BSPS diibaratkan “menerbangkan pesawat sambil memperbaiki mesin”. Kesalahan sedikit saja bisa fatal. Maka tak heran jika fokus utama kementerian tersedot untuk memastikan program lama tetap berjalan aman.

Kendala yang terlihat di lapangan—seperti belum cairnya BSPS—besar kemungkinan terkait proses anggaran APBN dan negosiasi alot dengan Kementerian Keuangan. Ini merupakan bottleneck klasik birokrasi.

2. Kredit Program & Roadmap: Kompas yang Hilang

Ini adalah titik paling krusial.

Program pembiayaan perumahan yang hanya berpihak pada supply tanpa insentif kuat untuk demand ibarat membuat mobil tanpa menyediakan bensin bagi pembelinya.

Lebih mengkhawatirkan lagi: roadmap kebijakan perumahan belum juga dirilis.
Ada beberapa kemungkinan penyebab:

• Perbedaan visi mendasar di internal kementerian.
• Disharmoni hubungan pimpinan (“Men-Wamen tidak sejalan”) yang menghambat konsensus.
• Menunggu arahan politik dari tingkat lebih tinggi (Istana).

Tanpa kompas (roadmap), kapal ini hanya akan mengapung mengikuti arus, bukan berlayar ke tujuan yang jelas.

Baca juga: Menteri PKP Ajak Anak Muda Jadi Pengembang Perumahan, Contohkan Sukses Mantan Ojek Online

3. CSR dan Program RTLH/Kumuh: Peluang Mudah yang Terabaikan

Hingga kini, kemitraan CSR baru melibatkan satu pihak: Agung Sedayu. Padahal, banyak pengembang besar lain masih menunggu kepastian kebijakan.

Begitu pula dengan program RTLH dan penanganan kawasan kumuh—padahal sektor ini adalah low-hanging fruit yang dampaknya langsung terasa ke rakyat kecil.

4. Daya Beli Melemah: Badai Eksternal yang Tak Bisa Diabaikan

Kebijakan perumahan tidak akan efektif tanpa keyakinan ekonomi masyarakat. Inflasi tinggi, suku bunga keras, dan turunnya daya beli membuat skema KPR bersubsidi sekalipun sulit terserap.

Proyeksi 3 Bulan ke Depan (Oktober–Desember 2025)

Skenario yang paling mungkin terjadi:

• Business as Usual: Fokus pada percepatan FLPP/BSPS dan penyerapan anggaran.
• Seremonial Masif: Banyak groundbreaking dan press release, tetapi minim kebijakan baru.
• Repackaging Program Lama: Diberi nama baru, tapi substansinya sama.
• Dorongan CSR meningkat sedikit—namun belum sistemik.
• Terobosan besar? Masih kecil kemungkinannya kecuali ada intervensi politik signifikan.

Kesimpulan Utama

Penilaian kinerja satu tahun Kementerian PKP kemungkinan besar akan diwarnai oleh:

Aktivitas tanpa outcome. Ukuran keberhasilan masih dihitung dari “berapa unit dibangun”, bukan solusi kebijakan baru.

Ketidakmampuan menyatukan birokrasi internal. Roadmap yang tak kunjung keluar adalah buktinya.

Minim kreativitas dalam menghadapi tekanan eksternal. Hingga kini belum muncul terobosan strategis.

Seperti yang dikatakan: “Kompasnya belum kelihatan.”

Dan tanpa kompas, kapal ini hanya akan terus terapung mengikuti arus—bukan menuju tujuan perubahan yang diharapkan. (***)