Pemerintah Kebut Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang NTT
Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya secepat mungkin dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang akibat Badai Siklon Tropis Seroja pada awal April 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana, selain membangun rumah yang rusak juga menciptakan pemukiman baru yang tangguh terhadap bencana. Ini bertujuan agar hasil pembangunan bisa bermanfaat dalam jangka panjang.
“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Basuki.
- Selamat, Boegar Terpilih Kembali Jadi Ketum IAI 2024-2027
- Usai Pembekalan di Magelang, Presiden Prabowo Bakal Resmikan Istana Garuda IKN?
- IAI Beri Penghargaan ke Arsitek Pembangunan Kampung Rusun Kunir Jakarta
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB Widiarto mengatakan, seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT ditargetkan selesai setidaknya paling lambat pada akhir November 2021.
“Penyerahan penyelesaian pekerjaan ke Pemerintah Daerah akan dilakukan serentak untuk semua infrastruktur yang diperbaiki yakni infrasruktur permukiman kawasan, sanitasi, air bersih, dan perumahan,” ucap Widiarto.
Dalam proses penyelesaian, Widiarto telah menginstruksikan pihaknya agar mengidentifikasi semua kendala di lapangan, seperti tenaga kerja dan material agar segera bisa teratasi. Sehingga, percepatan penyelesaian fisik bisa selesai tetap sesuai rencana.
Widiarto menjelaskan, Satgas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk NTT dan NTB ini bertanggungjawab dalam penanganan dampak bencana seperti, menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara (pengungsian), relokasi korban terdampak, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.
Kini, di bidang Cipta Karya/sarana permukiman tengah diselesaikan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Walwerang yang melayani Kabupaten Flores Timur dan Lembata, TPS3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, rekonstruksi Fasilitas Sosial dan Umum di di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, dan perbaikan Makoramil beserta Barak Koramil dan Rumah Jabatan Danramil di Kabupaten Flores Timur.
Sementara di bidang infrastruktur Sumber Daya Air, saat ini tengah dilakukan penanganan perbaikan infrastruktur yakni perbaikan Bendung Benanain di Kabupaten Malaka dan Bendung Haekesak di Kabupaten Belu. Untuk rehabilitasi Bendung
Benanain yang melayani lahan pertanian seluas 6.750 hektar di Daerah Irigasi Malaka sudah dilakukan sejak April 2021 dengan progres saat ini sebesar 47,57 persen. Sedangkan rehabilitasi Bendung Haekesak yang melayani lahan pertanian seluas 450 hektar saat ini progresnya sudah 68,75 persen.
Sebagai bantuan relokasi warga terdampak bencana, Kementerian PUPR juga tengah membangun hunian tetap di Kabupaten Lembata sebesar 700 unit dan di Adonara, Kabupaten Flores Timur sebesar 300 unit sesuai dengan instruksi Presiden, serta di Kota Kupang dan Kabupaten Alor.
