Navigasi Risiko Sektor Publik 2025: Strategi untuk Keberlanjutan Keuangan dan Infrastruktur
Menjawab Tantangan dalam Lanskap Risiko yang Berubah
Konstruksi Media – Berdasarkan laporan EY, di tengah disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ekspektasi publik yang terus berkembang, para pemimpin di sektor publik menghadapi tantangan besar dalam menavigasi risiko tanpa mengorbankan layanan publik dan tanggung jawab fiskal. Mengingat tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, pendekatan “bisnis seperti biasa” tidak lagi dapat diandalkan.
Menurut laporan EY: Top 10 Risks for Government and Public Sector in 2025, terdapat kebutuhan kritis untuk manajemen risiko terpadu guna menghadapi 10 risiko utama sektor publik, yaitu:
- Ketidakmampuan mencapai keuangan publik yang berkelanjutan
- Pertumbuhan ekonomi yang lemah atau tidak berkelanjutan
- Kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya informalitas kerja
- Kapasitas digital dan keamanan siber yang kurang memadai
- Kegagalan beradaptasi dengan lanskap geopolitik baru
- Visibilitas dan keterlacakan rantai pasokan yang terbatas
- Ketahanan karyawan yang rendah dalam sektor publik
- Kegagalan menutup kesenjangan antara ambisi dan tindakan iklim
- Kurangnya ketahanan terhadap guncangan terkait iklim
- Ketidaksesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat
Para pemimpin sektor publik harus mengambil keputusan yang berani, meskipun tidak populer, untuk mengurangi risiko dan mencegah krisis lebih besar di masa depan. Benjamin Chiang, EY ASEAN Government and Public Sector Leader, menegaskan bahwa menjaga keberlanjutan keuangan publik menjadi tantangan utama. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, memastikan alokasi dana publik memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Mempertahankan Pertumbuhan Infrastruktur Indonesia
Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia. Namun, tantangan besar muncul dalam menyeimbangkan ekspansi dengan keberlanjutan fiskal. Dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 43,3% dan meningkatnya biaya pinjaman global, pemerintah perlu mencari mekanisme pembiayaan alternatif untuk menjaga stabilitas keuangan.
