Setahun Pemerintahan Prabowo, Menko AHY Perkuat Infrastruktur dan Swasembada Nasional Menuju Kemandirian Bangsa

Konstruksi Media — Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan wilayah dan mewujudkan program swasembada nasional sebagai langkah menuju kemandirian bangsa.

Dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (21/10/2025), Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga pada manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja, melainkan tentang bagaimana kita membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat. Pendekatan kita bersifat holistik, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” ujar Menko AHY.

Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi lima kementerian teknis, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi. Sinergi kelima kementerian ini diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dorong Swasembada Air, Pangan, dan Energi

Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah telah membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan pertanian. Sementara swasembada air ditopang oleh pembangunan 15 bendungan, di mana 10 unit telah rampung dan sisanya sedang dalam tahap penyelesaian dengan progres mencapai 60 persen.

Di sektor energi, pemerintah melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan kapasitas total 69,5 gigawatt (GW). Dari total itu, 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir, sementara 16,6 GW dari energi fosil dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi.

Pendidikan dan Perumahan: Pilar Pemerataan Sosial

Dalam bidang pendidikan, pemerintah telah menginisiasi 165 sekolah rakyat dengan kapasitas 15.920 siswa, serta merencanakan pembangunan 104 lokasi baru pada 2026 untuk menampung 121.320 siswa di berbagai kabupaten/kota.

Selain itu, Kementerian PU mendukung pembangunan 264 dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis) sebagai fasilitas penunjang pendidikan dan gizi masyarakat.

Untuk mendukung program 3 juta rumah, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 200.809 unit atau 57 persen dari target 350.000 unit. Sementara itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah terealisasi sebanyak 23.420 unit (52 persen dari rencana), dan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.

Selain perumahan, pemerintah juga membangun sarana dan utilitas umum di 456 kawasan pesisir, 858 wilayah perdesaan, dan 800 perkotaan, serta menangani permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.

Program Transmigrasi dan Pemerataan Wilayah

Sejumlah program unggulan transmigrasi juga telah berjalan, di antaranya:

• Trans Tuntas: penerbitan 6.615 sertifikat hak milik (SHM) bagi transmigran.
• Trans Lokal: penempatan 1.299 kepala keluarga (KK) di 10 lokasi.
• Trans Karya Nusa: 95 KK transmigran bekerja di kawasan produktif.
• Trans Patriot: penempatan 2.000 akademisi dan guru besar di 154 lokasi transmigrasi.
• Trans Gotong Royong: kerja sama lintas sektor melalui 42 MoU dengan 23 perguruan tinggi, 2 BUMN, 16 K/L, dan 1 lembaga nonpemerintah.

Baca juga: Menko AHY dan Rektor UI Sepakat Perkuat Kolaborasi Pemerintah-Akademisi untuk SDM Unggul dan Pembangunan Berkelanjutan

Konektivitas Nasional dan Ekonomi Daerah

Untuk memperkuat konektivitas nasional, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan dan peningkatan:

• 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan pada tahap pertama,
• 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua.

Selain itu, telah beroperasi 90,79 km jalan tol, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan yang direhabilitasi atau dikembangkan. Program infrastruktur transportasi ini juga mendukung bandara perbatasan, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di sektor perkeretaapian, pemerintah melakukan peningkatan pada stasiun, jalur rel, sistem elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Inovasi pelayanan turut dilakukan melalui penurunan harga tiket saat Nataru (10%) dan Lebaran (13–14%), peluncuran sistem ALL Indonesia, serta pengendalian ODOL (Over Dimension Over Load) dengan target zero ODOL pada 2027.

Pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati juga menjadi contoh inisiatif strategis yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dirgantara dan logistik di Jawa Barat.

Tata Ruang Berkelanjutan dan Infrastruktur Hijau

Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan tata ruang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

“Dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang jelas dan berbasis data geospasial, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa mengorbankan lingkungan,” tegas AHY.

Kemenko Infrastruktur kini memperkuat RDTR dengan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan setiap pembangunan berada di kawasan produktif yang tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, membuka peluang bagi industri otomotif hijau dan energi bersih. Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi lebih dari 50 juta penduduk pesisir, termasuk normalisasi sungai, sistem drainase modern, dan fasilitas waste-to-energy.

“Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” tutup Menko AHY.

Dalam kegiatan tersebut, AHY turut didampingi oleh Ayodhia G.L. Kalake (Sekretaris Kemenko), Nazib Faizal (Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang), Muhammad Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Infrastruktur Dasar), Ronny Ariuly Hutahayan (Deputi Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman), serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (***)