Program 3 Juta Rumah 2026 Prioritaskan Renovasi, Fahri Hamzah: Kebutuhan Terbesar Ada di Rumah Tak Layak Huni

Konstruksi Media – Pemerintah akan mengarahkan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada 2026 dengan fokus utama pada renovasi rumah tidak layak huni. Kebijakan ini diambil karena kebutuhan renovasi dinilai jauh lebih besar dibandingkan pembangunan rumah baru.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, berdasarkan data kebutuhan masyarakat, permintaan terbesar dalam Program 3 Juta Rumah justru berada pada perbaikan rumah yang sudah ada.

“Program 3 juta rumah itu tergantung demand. Demand terbesarnya adalah renovasi. Sementara kebutuhan pengadaan rumah baru tidak sebesar keperluan renovasi,” ujar Fahri usai menghadiri acara Tasyarukan The HUD Institute di BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Fahri menjelaskan, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia saat ini mencapai sekitar 20 juta unit. Idealnya, sedikitnya 2 juta rumah perlu direnovasi setiap tahun agar backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan. Namun, keterbatasan anggaran Kementerian PKP membuat target renovasi tahun ini baru mampu menjangkau sekitar 400 ribu unit.

Meski demikian, Fahri menilai keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang, karena program renovasi dapat dilakukan secara kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

“Renovasi dan penataan kawasan ini stakeholder-nya banyak. Kementerian PU untuk pemetaan kawasan, Kementerian KKP untuk penataan pesisir, kami di perumahan, lalu ada sekolah rakyat yang juga renovasi, Kementerian Kesehatan dengan sanitasi. Semua ini akan kita integrasikan agar benar-benar menyelesaikan backlog perumahan,” jelasnya.

Menurut perhitungan sebelumnya, untuk merenovasi 2 juta rumah dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp43,6 triliun, dengan asumsi biaya renovasi per unit sebesar Rp21,8 juta. Namun, Fahri menegaskan angka tersebut masih menggunakan skema lama dan berpotensi disesuaikan kembali.

Baca juga: BP3R Tak Gunakan APBN, Fahri Hamzah: Andalkan Dana Investasi dan Danantara

“Kalau pakai skema lama, Rp21,8 juta per unit. Jadi untuk 2 juta rumah itu sekitar Rp43,6 triliun,” ujarnya.

Pada 2026, program renovasi rumah akan difokuskan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 400 ribu unit rumah. Sementara itu, sekitar 1 juta unit rumah lainnya akan diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen di kawasan perkotaan.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan hunian vertikal tersebut, Kementerian PKP juga berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) yang ditargetkan terbentuk dalam waktu dekat.

“Kalau badan ini sudah terbentuk, pembangunan rumah vertikal bisa dilakukan secara masif. Kawasan kumuh cukup didata oleh pemerintah daerah, lalu kita konsolidasikan tanpa penggusuran,” ungkap Fahri.

Ia menambahkan, konsep penataan kawasan kumuh tanpa penggusuran tersebut juga melibatkan kalangan akademisi, termasuk dukungan kajian dari SAPPK ITB, guna memastikan solusi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

Dengan pendekatan renovasi terpadu dan pembangunan hunian vertikal, pemerintah berharap Program 3 Juta Rumah tidak hanya mengejar angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(***)