Bahlil Lahadalia Tegaskan Freeport Sudah Milik Indonesia
Pada semester I/2022 neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tercatat surplus sebesar US$1 miliar, dan secara keseluruhan tercatat surplus sebesar US$15,55 miliar.
Konstruksi Media – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan PT Freeport Indonesia (PT FI) bukan lagi milik asing. Pasalnya, 51 persen saham PT FI sudah menjadi milik Indonesia.
“Harus diingat, PT FI bukan lagi milik asing seperti dahulu. PT FI sudah milik Indonesia. 51 persen sahamnya sudah milik Indonesia. Milik kita semua,” kata Bahlil di Tembagapura, Papua, Rabu (17/8/2022).
Bahlil mengapresiasi langkah PT FI dalam membangun industri smelter terbesar di dunia yang berlokasi di JIIPE, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Diharapkan, pembangunan smelter tembaga kedua PT FI ini dapat berjalan sesuai dengan target, yaitu akan selesai pada akhir 2023 dan mulai beroperasi pada Mei 2024.
“Tambang Freeport ini adalah salah satu yang berkelas di dunia. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, ini akan memberikan satu bargain posisi tersendiri Indonesia di mata dunia, bahwa kita sebagai anak negeri bisa mengelola sumber daya dalam negeri dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Bambang Susantono Serukan Tidak Ada Tender Main-main di IKN
Menurut Bahlil, saat ini hilirisasi industri di Indonesia sudah pada jalur yang benar. Pada 2017, kata dia, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai US$18 miliar dan pada 2021 tercatat defisit sebesar US$2,5 miliar.
Ia mengatakan, pada semester I/2022 neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tercatat surplus sebesar US$1 miliar, dan secara keseluruhan tercatat surplus sebesar US$15,55 miliar.
Dia juga mengingatkan agar PT FI terus melakukan kolaborasi dengan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area pertambangan dalam berbagai bentuk kemitraan yang berkelanjutan, sehingga tercipta multiplier effects yang positif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saya ingin menyampaikan dampak investasi harus terasa di daerah. Setiap investasi yang masuk dalam seluruh NKRI harus berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM daerah. Kita harus menjadikan daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” ucap Bahlil.
Baca artikel selanjutnya:
