Bank Tanah Diyakini Bisa Jamin Ketersediaan Tanah Untuk Beragam Kepentingan
Konstruksi Media – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto menegaskan, Bank Tanah akan menjawab persoalan kebutuhan tanah, demi menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan dapat terwujud. Ini seiring dengan adanya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan nasional bagi kepentingan umum.
“Pembentukan Bank Tanah akan menjadikan lembaga ini sebagai instrumen pemerintah dalam menyiapkan dan mengatur tanah, serta meningkatkan keoptimalan pemerintah dalam fungsi land manager,” ujar Himawan Arief Sugoto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (20/12/2021).
- Bertemu Menteri Perhubungan, Erick Thohir Bahas Efisiensi Biaya Logistik
- Menteri PKP Bakal Gunakan Lahan Sitaan Kejagung untuk Bangun Perumahan Rakyat
- Tim ASURA ITS, Inovasikan Konsep Gedung Tahan Gempa
Jika dilihat dari potensi tanah, ungkapnya, yang akan masuk di Bank Tanah begitu banyak. Namun, hal itu harus dipetakan dan dilihat potensi tersebut sehingga tanah yang dikelola sebagai prioritas dapat segera dikembangkan.
“Sesuai amanah UUCK (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, red) dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 serta Raperpres yang sudah hampir final, saatnya kita mulai memetakan dan mendapatkan potensi tanah,” katanya.
Menurutnya, harus ada percepatan inventarisasi tanah. Sehingga saat badan hukum terbentuk, potensi tanah-tanah yang sudah diprediksi sudah bisa kita masukan ke dalam Bank Tanah. Dalam pengidentifikasian tanah ini, tegasnya, harus jelas dan tidak ada okupasi warga.
“Kita akan identifikasi dan harus diimbangi yang fresh land dan tidak ada okupasi warga. Kalau ada yang okupasi, bisa langsung masuk dalam program redistribusi. Ini suatu gambaran peluang yang sudah lama, harusnya lebih cepat sehingga potensi pemerintah punya tanah cadangan lebih besar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, mengatakan terkait skema kerja Badan Bank Tanah nantinya. Hal tersebut antara lain memiliki kewenangan dalam rencana induk, memberi kemudahan perizinan, pengadaan tanah, serta tarif pelayanan. Tanah-tanah dalam Bank Tanah akan diberi Hak Pengelolaan (HPL) dan di atas HPL dapat dikerjasamakan.
“Kalau dengan kerja sama pihak ketiga, HPL itu biasanya kan pemberian. HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL pemberian sampai perpanjangan saja. Bedanya dengan Bank Tanah, ada pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Kalau itu sudah dimanfaatkan serta bisa diberikan sekaligus, dapat menjadi penarik berbeda,” kata Embun Sari. ***
