Konstruksi Media – Untuk mendukung kegiatan pengamanan obyek vital nasional hulu minyak dan gas bumi yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP di Provinsi Jawa Barat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) besama Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman terkait Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKT).
Hal itu dilaksanakan agar kegiatan operasi industri hulu migas di provinsi Jawa Barat dapat berjalan baik serta memberikan kontribusi optimal pada pencapaian target migas nasional.
- Usai Pembekalan di Magelang, Presiden Prabowo Bakal Resmikan Istana Garuda IKN?
- IAI Beri Penghargaan ke Arsitek Pembangunan Kampung Rusun Kunir Jakarta
- Unpad Lanjutkan Kerja Sama Pengembangan Zat Pewarna Organik dengan Sensient Colors Group
Penandatanganan PKT dilakukan oleh Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus dan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs H. Ahmad Dofiri, M.Si. Turut menyaksikan penandatanganan Direktur Pengaman Obyek Vital Polda Jabar, Kombes, Pol Syahduddi dan GM Zona VII Pertamina EP, A. Pujianto.
Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus mengatakan, penandatanganan kerjasama dengan Polda Jabar ini merupakan kerjasama agresif untuk mengamankan pencapaian target 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030.
“Kami berharap, penandatanganan ini akan meningkatkan sinergitas Polda Jabar, SKK Migas dan Pertamina EP, sehingga iklim investasi berjalan kondusif,” ujar Taslim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/9/2021).
Lebih lanjut Taslim menyampaikan, nota kesepahaman SKK Migas dengan Pola Jawa Barat merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara SKK Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“Jawa Barat masih merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam capaian produksi dan lifting migas secara nasional. Status data produksi per 31 Juli 2021, produksi minyak di Jawa Barat mencapai 40.145 juta barel per hari (BOPD) dan 352 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” katanya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si mengatakan, pengamanan obyek vital nasional memiliki peran yang krusial dalam menjamin keberlangsungan pembangunan terutama pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, untuk itu Polda Jabar dan seluruh fungsi mendukung sepenuhnya pengamanan obyek vital.
“Saya berharap penempatan anggota Polri di obyek vital nasional bukan hanya sebagai tenaga pengamanan saja, namun sebagai Pembina dan dilibatkan sebagai problem solver bersama SKK Migas,” katanya Dofiri.
Pada kesempatan tersebut SKK Migas dan Pertamina EP Juga menyerahkan 1000 paket bantuan Bansos dan rencana 1000 vaksinasi warga di lokasi obyek vital nasional.
Dari PKT itu diharapkan muncul kesamaan pola sikap dan pola tindakan dalam rangka menjaga dan menanggulangi gangguan keamanan obvitnas industri minyak dan gas bumi di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 zona 7 di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Subang, Tambung, Jatibarang dan OGT.
Untuk wilayah kerja tersebut, pihak Dit. Obvit Polda Jabar akan mengkoordinasikan 14 personil pengamanan. Adapun Ruang lingkup PKT antara SKK Migas dengan Polda Jawa Barat antara lain:
a. Pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas) industri hulu migas di Provinsi Jawa Barat
b. Meningkatkan koordinasi bantuan jasa pengamanan untuk meningkatkan kamtibmas di wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona VII di Provinsi Jawa Barat.***
