Kredit Infrastruktur Masih Didominasi Perbankan Milik Pemerintah
Konstruksi Media – Pengamat Perbankan Doddy Ariefianto menyebutkan, pemberian kredit infrastruktur masih didominasi oleh perbankan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Padahal, katanya, kredit infrastruktur akan menjadi katalisator bagi tumbuh kembang daerah-daerah.
“Mayoritas di handle (perbankan) BUMN, banyak jalan tol, itu terbesar yang saya lihat. Bank BUMN untuk BUMN karya seperti itu membangun jalan tol,” ujar Doddy kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).
- Menko AHY dan Menteri Dody Bahas Rencana Bangun Tanggul Laut
- ITS bersama Coca-Cola Europasific Indonesia Gelar Kompetisi WasteTrack 2024
- Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Baru Menuju 3 Kota Besar
Aksi korporasi ini, ungkapnya, tak lepas dari program pemerintah yang masih terus menggenjot pembangunan infrastruktur.
Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Anton Hendranata mengakui, pembangunan infrastruktur di Tanah air belum merata. Ketidakmerataan tersebut berimbas pada denyut perekonomian yang dinilai masih terpusat di Pulau Jawa.
Menurutnya, daerah yang infrastrukturnya baik, hampir bisa dipastikan perekonomiannya lebih baik dari daerah yang infrastrukturnya minim.
“Kredit infrastruktur bisa mengurangi kesenjangan infrastruktur yang terjadi antar daerah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peranannya dalam perekonomian nasional bagi daerah yang tertinggal infrastrukturnya,” kata Anton.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, penyelesaian pembangunan proyek yang sedang berjalan diharapkan selesai tepat waktu sehingga bisa menjadi katalis peningkatan ekonomi menjadi lebih baik.
Tahun ini, ada beberapa infrastruktur yang akan diresmikan di mana pembangunannya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Pembangunan infrastruktur yang akan segera diresmikan tersebut antara lain berupa lima bendungan yang berlokasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Selatan.
Selanjutnya adalah infrastruktur berupa jalan hingga Tempat Penampungan Akhir (TPA) di beberapa wilayah di Indonesia. Infrastruktur lainnya adalah jembatan, pelabuhan, sekolah, fasilitas umum, rumah sakit hingga sarana telekomunikasi.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat. Selain memang berfungsi untuk pemerataan pembangunan, infrastruktur yang dibangun juga mendorong masyarakat untuk tetap berdiam di wilayahnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur tersebut terus berlanjut hingga tahun depan meski saat ini kondisinya masih serba tidak pasti akibat pandemi.
Sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2022, pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 384,779 triliun. Angka tersebut memang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp417,8 triliun. ***
