Konstruksi media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, salah satu hal mendasar untuk pembangunan rumah rakyat adalah masalah tanah. Kementerian PKP juga telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah untuk melaksanakan tugas pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.
Beberapa upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja untuk penyediaan lahan gratis atau murah, pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan serta mendorong kemudahan perijinan dan pajak dari pemerintah daerah.
“Saya telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat,” terangnya. Jakarta, (8/11/2024).
“Konsep kami sangat sederhana dalam melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yakni Gotong Royong Membangun 3 Juta Rumah Untuk Rakyat. Namun kami juga memiliki sejumlah upaya untuk melaksanakan pembangunan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai mitra kerja Kementerian PKP,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN.
“Teman-teman pengusaha saya sudah berkomitmen untuk siap membangun rumah beserta isinya. Tinggal ada apa tidak kemauan dan keseriusan untuk mulai membangun 3 juta rumah ini sejak dini dan sebagai Menteri PKP saya juga sudah menyediakan lahan perusahaan di Tangerang untuk rakyat,” katanya.
Upaya selanjutnya, imbuhnya adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.
“Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah,” tandasnya.
Langkah ke tiga adalah adanya insentif pajak untuk rumah rakyat. Dalam hal ini merupakan kewenangan Kemendagri sehingga dirinya terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.
“Saya minta developer FLPP angkat tangan kira-kira ada kesulitan nggak di Kementerian ATR/BPN dalam pemecahan sertifikat? lama nggak? ada pungli nggak? jujur aja. Ternyata banyak kan. Jadi kalau pungli dihilangkan tentu cost developer bisa berkurang dan tidak merugi” katanya.
Selanjutnya adalah kemudahan perijinan bisa lebih singkat tentunya pembangunan rumah bisa lebih dipercepat di lapangan
“Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya. Saya juga minta usulan pengembang memberikan usulan yang kongkrit tapi harus meliputi 3 hal sekaligus yakni apa yang bermanfaat buat negara, apa yang bermanfaat buat rakyat dan yang bermanfaat untuk dunia usaha Jadilah pengusaha yang pro rakyat,” tandasnya.
Menteri PKP juga mengapresiasi Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah berjuang untuk membantu masyarakat melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dirinya bahkan meminta BTN untuk mengubah namanya menjadi Bank Perumahan Rakyat sehingga fokus dalam program perumahan.
“Saya minta pikirkan BTN jadi Bank Perumahan Rakyat agar lebih fokus. Saya pikir jatidiri BTN adalah perumahan dan saya mohon doakan jika program Program 3 Juta Rumah ini berjalan lancar,” terangnya.
- Mahasiswa ITS Tingkatkan Produktivitas Energi Geotermal yang Lebih Efisien
- Nusantara Infrastructure dan Metro Pacific Tollways Tingkatkan Investasi Jalan Tol
- Dukung Pengurangan Ekstraksi Air Tanah, Pemerintah Targetkan 100% Air Bersih Jakarta di 2030
- AGASID 2024: Mendorong Investasi Berkelanjutan dan Pengembangan SDM untuk Masa Depan Aceh
- Pj Gubernur Aceh Resmikan AGASID 2024, Dorong Investasi Digital dan Wisata Halal
