Konstruksi Media — Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berkomitmen pada tahun 2030 seluruh wilayah Jakarta akan mendapatkan akses air bersih.
Hal tersebut diutarakan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum disela-sela kegiatan Forum Alumni Pengairan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
“Jakarta tahun 2029-2030 itu sudah 100% menggunakan air permukaan. Hal itu sangat membantu sekali untuk mengurangi laju ekstraksi air tanah,” terang Ervan, (13/11/2024).
Dia menjelaskan, pada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, akses air bersih wilayah Jakarta Barat – Tangerang akan disokong dari Bendungan Karian. Sementara, Bendungan Jatiluhur I nantinya akan menopang kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.
“Air bersih dari PAM Jaya itu 68%. Tapi permasalahannya, NRW (Non-Revenue Water) atau kebocoran 48%. Perencanaan kita di daerah Jakarta Barat dengan Tangerang itu dari Bendungan Karian, dan itu sedang dibangun juga. Berikutnya untuk Jakarta Timur, Selatan dan Tengah (Pusat) itu menggunakan dari Jatiluhur I, dan sedang progres,” kata Ervan menambahkan.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono mengatakan, Kemen PU akan membangun sebanyak 34 proyek air minum di tahun 2025. Hal tersebut masuk dalam TA 2025, di mana pembangunannya bakal menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor permukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan,” tutur Yongki.
Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PUPR kala itu Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) sebesar Rp75,63 triliun. Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program TA 2025 akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Basuki mengatakan arah pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha,” ujarnya.
Adapun dari total anggaran Kementerian PU di tahun 2025 sebesar Rp 26,53 Triliun akan digunakan untuk bidang Sumber Daya Air dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik.
Baca Juga :
- Lewat Seminar Internasional PII, Insanul Kamil: Perkuat Daya Saing Bangsa
- LRT Jabodebek Uji Coba Aturan Bawa Sepeda Standar
- Jababeka Bangun Rumah Sakit Pendidikan Standar Internasional
- Di Seminar Internasional PII, PJ Gubernur Adhy Ingin Jadikan Jatim Sebagai Surganya Investasi
- Seminar Internasional PII, Ketua Penyelenggara: Perkuat Kolaborasi dengan Stakeholder