Dirut SMF: Pembiayaan Perumahan Hijau Jadi Instrumen Finansial Inovatif
Pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan.
Konstruksi Media – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 ini dilakukan dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).
Direktur Utama (Dirut) PT SMF Ananta Wiyogo mengharapkan, Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan ini dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan.
Baca juga: Herry TZ: Pembiayaan Kreatif Percepat Pemenuhan Perumahan Hijau bagi MBR
“Sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah,” kata Ananta dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050.
Untuk itu, kata dia, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan atau sustainable financing, di antaranya melalui pengembangan blended finance Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.
Selanjutnya, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara di Asia Tenggara terhadap perubahan iklim cukup tinggi. Hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.
Ananta Wiyogo menambahkan, pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan.
Menurut dia, pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi.
“Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” kata Ananta Wiyogo.
Baca juga: BP Tapera Realisasikan Pembiayaan 125 Ribu Unit Rumah Melalui FLPP
Dalam rilis pers yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Sri Mulyani juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.
Ia menekankan bahwa perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting. Namun, konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all.
“Kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. Untuk menuju ke perumahan ya efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam Pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” ucap Menkeu.
Sementara, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menekankan bahwa menurut Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain.) dan 24,5% secara tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga).
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
“Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” kata Herry Trisaputra Zuna.
Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah berkomitmen untuk aktif dalam membantu mengembangkan regulasi, instrumen serta kebijakannya. Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.
Langkah transisi energi ini merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat meyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim. Melalui inisiatif ini Indonesia optimis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040.
ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Upaya ini akan dilakukan sejalan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Baca artikel lainnya:
