News

MLFF Disebut Bakal Rugikan Negara, Roatex Hungaria Kasih Penjelasan

RITS berorientasi pada Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati sesuai kontrak dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Konstruksi Media – Penerapan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) tengah menjadi polemik belakangan ini. Apalagi, uji coba yang tadinya akan digelar pada 1 Juni 2023 di Pulau Dewata Bali gagal dilaksanakan.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), Musfihin Dahlan mengatakan, Roatex Hungaria berkeinginan untuk menerapkan sistem yang telah diterapkan di negaranya tanpa melakukan penyesuaian. Tentunya, hal tersebut tidak seusai dengan kultur di Indonesia.

Musfihin mengatakan, sistem yang diinginkan Hungaria tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Salah satunya, di Hungaria dan sebagian negara Eropa jalan tol dikelola penuh oleh pemerintah sehingga konsensioner dibayarkan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, sebagian jalan tol dikelola oleh swasta.

“Mereka sudah proven sejak 2013 dan mereka mau memerapkan bulat-bulat di sini. Mereka mau peraturan segala macem diterapkan di sini. Ya nggak bisa. Antara Kementerian PU, kepolisian segala macem harus ikut aturan yang mereka buat, ya nggak mungkin,” kata Musfihin kepada Konstruksi Media di bilangan Sudirman, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Roatex Indonesia Toll System Pastikan Uji Coba MLFF Tetap Berjalan

“Sementara di kita konsesioner swasta dan swasta memungut pengembalian modal dari pemungutan tarif tol yang mereka pungut. Jadi setiap rupiah yang mereka terima itu pengembalian modalnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, model MLFF yang ditawarkan Hungaria belum menjamin 100% pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator tol. Pasalnya, setiap rupiah yang terpotong akan masuk ke BUJT jika terjadi kerugian, maka yang menanggung rugi adalah pemerintah.

“Sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada loss 20 persen pendapatan BPJT,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, masih banyak celah yang berpotensi membuat pengendara tak terdeteksi sistem seperti yang diterapkan di Hungaria, salah satunya yakni masih banyak nomor polisi pengendara yang kurang jelas dan tidak terbaca. “Perlu penyesuaian sistem,” ucapnya.

Namun, hal tersebut dibantah Direktur Teknik RITS Gyula Orosz. Ia mengatakan, proyek ini akan mengikuti regulasi dari pemerintah Indonesia. Pihaknya hanya akan mematok tarif saat MLFF sudah beroperasi.

Baca juga: Uji Coba Sistem Multi Lane Free Flow Molor, Mantan Dirut Roatex Buka Suara

“Ada biaya layanan tapi itu setelah sistemnya berjalan. Kita baca di media katanya kita menagih uang, itu sama sekali tidak benar. Kita bahkan klaim Rp1 pun tidak bisa sebelum beroperasi,” kata Gyula di Kantor Kedutaan Besar Hungaria, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Saat ini, kata dia, RITS berorientasi pada Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati sesuai kontrak dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pendapatannya juga akan tergantung dari KPI.

Gyula membantah isu yang menyebut teknologi yang dikembangkan RITS tak mampu menangkap semua kendaraan yang melintas di jalan tol. Menurut dia, tidak akan ada kebocoran 20% sama sekali dan tidak mengetahui dari mana angka ini berasal.

“Namun berdasarkan kontrak kami dengan BPJT, kami memiliki KPI yang sangat ketat. Jika Anda tidak menjangkau mereka, kami tidak diizinkan untuk memulai sistem. Jadi, pada dasarnya AI adalah titik awal yang lebih tinggi, AI ini belajar dari hari ke hari. Dan kami sekarang jauh di atas KPI. Jadi kami tidak takut akan kebocoran ini,” jelas Gyula.

Baca artikel selanjutnya:

Artikel Terkait

Back to top button
Chat WhatsApp