Kementerian PU Perkuat Penataan Kawasan Permukiman Tahun 2025
PU laksanakan program penataan kawasan permukiman di tujuh lokasi strategis sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk membangun dari desa, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan lingkungan layak huni yang berkelanjutan
Konstruksi Media — Program penataan kawasan permukiman menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Melalui pendekatan kolaboratif serta berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya memperbaiki fisik kawasan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat di akar rumput.
Kementerian PU memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah sebagai bagian dari misi pemerataan pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, terdapat tujuh lokasi prioritas program penataan kawasan yang tengah dilaksanakan, meliputi Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam), Panjunan (Kota Cirebon), Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian banjir, penyediaan layanan dasar, serta pembukaan akses ekonomi baru.
Baca Juga : Menko AHY Dorong PSMTI Berkolaborasi Bangun Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi Nasional
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman bukan sekadar proyek fisik, tetapi instrumen sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri Dody.
Pernyataan tersebut menggambarkan arah pembangunan permukiman sebagai pilar pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Salah satu contoh sukses program ini adalah ‘Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang’, Kepulauan Riau, yang menggabungkan pelestarian cagar budaya dengan pengembangan pariwisata sejarah Melayu. Melalui penataan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan plaza penyambut, hingga penataan lansekap dan karya seni (storytelling dan artworks), proyek senilai Rp36,98 miliar ini diharapkan menjadi model kawasan bersejarah yang produktif dan berdaya tarik tinggi. Upaya serupa juga dilakukan di Medan Belawan Bahari, di mana penataan kawasan pesisir senilai Rp18,89 miliar difokuskan untuk pengendalian banjir rob, pembangunan reservoir air minum, dan penyediaan ruang publik bagi masyarakat pesisir.
Lebih jauh, penataan kawasan juga diarahkan untuk mendukung daerah terdampak bencana dan kawasan industri strategis. Di Sulawesi Utara, Kementerian PU membangun 287 unit hunian tetap bagi korban bencana Gunung Ruang lengkap dengan fasilitas sosial dan pendidikan. Sementara di Morowali dan Halmahera Tengah, penataan kawasan Bahodopi dan Lelilef Waibulan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan sentra UMKM untuk mendukung keseimbangan antara pertumbuhan industri nikel dan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Dengan langkah terarah ini, Kementerian PU membuktikan bahwa penataan kawasan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan tentang membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
