Konstruksi Media – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, yang mewakili Menteri PKP dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan,” kata Dirjen Sri.
Dirjen Sri menambahkan bahwa Kementerian PKP, sebagai perwakilan pemerintah dan fasilitator serta regulator, siap mendengar masukan dari sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat. “Kami, pemerintah, terbuka mendengar masukan. Jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan investor, hal itu bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Dirjen Sri juga menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan sektor perumahan melalui pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.
Managing Director Ciputra Group, Harun Hajadi, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa permasalahan kebutuhan hunian di perkotaan dapat dijawab dengan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai hunian bagi para pekerja di kota yang datang dari daerah.
