Konstruksi Media – Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, memberikan peringatan terkait ambisi Indonesia memasuki era energi nuklir. Dalam forum Japan–US Training Program on Small Modular Reactor (SMR) yang digelar di KBRI Tokyo, Iwa menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan kelangkaan sumber daya manusia (SDM) ahli.
Berdasarkan data teknis, satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan sedikitnya 1.200 tenaga ahli dengan kompetensi spesifik.
“Jika Indonesia membangun tiga hingga empat unit PLTN pada 2045, kebutuhan bisa melonjak sampai ribuan ahli nuklir dalam beberapa bidang keilmuan terkait,” ujar Iwa dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
Prof. Iwa mengingatkan bahwa membangun PLTN adalah proyek jangka panjang yang bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Proses studi kelayakan saja memerlukan minimal dua tahun untuk menjamin keamanan wilayah tersebut dari bencana selama setidaknya satu abad ke depan.
Iwa mempertanyakan kesiapan Indonesia jika target pengoperasian dipatok pada tahun 2032. “Studi ini harus menjamin, setidaknya 100 tahun ke depan tidak terjadi bencana di wilayah tersebut. Jadi kalau kita bicara target 2032, pertanyaannya sederhana: siapa yang akan mengisi instalasi nuklir itu?” tegasnya.
Strategi ITPLN: Kurikulum Berjenjang hingga Sertifikasi Internasional
Menjawab kesenjangan tersebut, ITPLN telah merancang kurikulum pendidikan nuklir yang komprehensif:
-
S1: Fokus pada dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika.
-
S2: Analisis keselamatan dan simulasi reaktor.
-
S3: Riset lanjutan Small Modular Reactor (SMR) dan kebijakan energi.
-
Pelatihan Profesional: Lisensi operator PLTN (pelatihan 6-12 bulan) serta sertifikasi insinyur keselamatan radioproteksi.

Kolaborasi Global dengan Jepang dan Amerika Serikat
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Kementerian Ekonomi Jepang (METI) dan Departemen Luar Negeri AS (US-DOS) tersebut, ITPLN menyatakan kesiapannya mengambil peran strategis. ITPLN berencana menggandeng Japan Atomic Energy Commission (JAEC) dan Tokyo University untuk mempercepat penyiapan SDM nuklir nasional.
Diskusi ini juga menyoroti potensi SMR sebagai sumber energi rendah karbon dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060. Meski teknologi SMR dinilai sangat potensial, penguatan regulasi dan penerimaan publik terhadap isu nuklir tetap menjadi prasyarat mutlak yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia.




