Waketum GAPENSI Beberkan Peluang Sektor Konstruksi 2024-2029 dalam Kabinet Merah Putih

Konstruksi Media — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menyatakan bahwa kontraktor yang tergabung dalam organisasi ini memiliki peluang yang bagus dalam pembangunan infrastruktur yang akan berlangsung dalam mass Pemerintahan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Wakil Ketua Umum GAPENSI, Dr. Diding S. Anwar, FMII, mengatakan berdasarkan struktur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Kemenko IPK) dalam Kabinet Merah Putih yang memiliki 5 kementerian dibawah koordinasinya, merupakan satu peluang strategis bagi GAPENSI.

Misalnya saja, proyek infrastruktur, dengan peningkatan investasi infrastruktur, banyak proyek besar seperti jalan tol, bendungan, dan perumahan yang membutuhkan dukungan kontraktor lokal, yang dapat dimanfaatkan oleh anggota GAPENSI.

Diding S. Anwar mengungkapkan dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional, Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan perubahan struktur kementerian melalui Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Menurut dia, struktur baru ini, terutama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan wilayah di seluruh Indonesia.

Seperti halnya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK)

Menteri Koordinator: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Memiliki Tupoksi: Mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pembangunan perumahan.

Fokus: Peningkatan aksesibilitas infrastruktur, ketahanan pangan, energi, serta dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Menteri: Nusron Wahid

Wakil Menteri: Ossy Dermawan

Tupoksi: Sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan penataan ruang.

Fokus: Mempercepat sertifikasi tanah, penyelesaian konflik, serta pengelolaan tata ruang untuk menunjang proyek infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Menteri: Dody Hanggodo

Wakil Menteri: Diana Kusumastuti

Tupoksi: Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan.

Fokus: Akselerasi pembangunan jalan tol, bendungan, irigasi, dan penyediaan air bersih.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).

Menteri: Maruarar Sirait

Wakil Menteri: Fahri Hamzah

Tupoksi: Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pengelolaan kawasan permukiman.

Fokus: Pembangunan 3 juta unit perumahan per tahun untuk mengurangi backlog perumahan.

Kementerian Transmigrasi

Menteri: Iftitah Suryanegara

Wakil Menteri: Viva Yoga Mauladi

Tupoksi: Mengelola program transmigrasi dan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah transmigrasi.

Fokus: Pengembangan wilayah transmigrasi dengan dukungan infrastruktur dan akses lahan produktif.

Kementerian Perhubungan

Menteri: Dudy Purwagandhi

Wakil Menteri: Suntana

Tupoksi: Meningkatkan konektivitas melalui pengembangan transportasi publik.

Fokus: Pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara untuk distribusi barang dan penumpang yang efisien.

Tak hanya Kementerian dibawah Kemenko IPK, Kementerian lain yang cukup penting bagi GAPENSI antara lain :

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menteri: Erick Thohir

Wakil Menteri:

Kartika Wirjoatmodjo

Aminuddin Ma’ruf

Dony Oskaria

Tupoksi: Mengelola BUMN dan memastikan sinergi proyek infrastruktur antara BUMN dan sektor swasta.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menteri: Maman Abdurrahman

Wakil Menteri: Helvi Yuni Moraza

Tupoksi: Mendukung UMKM dalam permodalan dan pengembangan untuk memperkuat ekonomi lokal.

Berdasarkan struktur kementerian dan prioritas kerja tersebut, anggota GAPENSI memiliki beberapa peluang strategis, seperti Akses Proyek Infrastruktur: Dengan peningkatan investasi infrastruktur, banyak proyek besar seperti jalan tol, bendungan, dan perumahan yang membutuhkan dukungan kontraktor lokal, yang dapat dimanfaatkan oleh anggota GAPENSI.

Kemitraan dengan BUMN: Kolaborasi dengan BUMN memungkinkan anggota GAPENSI mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas serta dukungan teknis dalam proyek skala besar.

Pengembangan UMKM: Anggota GAPENSI yang masuk dalam kategori UMKM dapat mengakses dukungan permodalan dan teknis dari Kementerian UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan daya saing.

Namun, dalam setiap peluang tentunya ada tantangan yang harus dihadapi oleh anggota GAPENSI, seperti persaingan yang ketat.

“Persaingan dengan perusahaan besar, baik nasional maupun internasional, semakin tinggi dalam mendapatkan proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas proyek menjadi sangat penting,” papar dia.

Selian itu, tantangan lainnya yakni kebutuhan modal dan pengembangan SDM. “Dalam menangani proyek-proyek besar, anggota GAPENSI memerlukan modal yang memadai serta tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai,” kata Diding.

Menurut dia, sangat diperlukan peningkatan kapabilitas melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan menjadi solusi jangka panjang.

Kepatuhan terhadap Regulasi :

GAPENSI dan anggotanya perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berkaitan dengan keberlanjutan dan persyaratan proyek infrastruktur, terutama yang terkait dengan aspek tata ruang dan lingkungan.

Rekomendasi Strategis untuk GAPENSI

Untuk mengoptimalkan peran anggota GAPENSI dalam pembangunan infrastruktur nasional, beberapa langkah strategis dapat diambil:

Inisiatif Pengembangan Keterampilan dan Sertifikasi :

GAPENSI dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama dalam aspek teknis dan manajemen proyek.

Meningkatkan Kemitraan Strategis dengan BUMN : 

GAPENSI dapat mendorong anggotanya untuk membentuk aliansi atau konsorsium dengan BUMN, sehingga memungkinkan kolaborasi sumber daya dalam proyek-proyek besar.

Advokasi Kebijakan yang Mendukung Kontraktor Lokal:

GAPENSI perlu melobi kebijakan pemerintah yang mendukung keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek-proyek strategis, seperti preferensi dalam proses lelang untuk proyek-proyek tertentu.

“Dengan struktur kementerian dan prioritas kerja Kabinet Merah Putih 2024-2029, GAPENSI diharapkan beradaptasi dan dapat memaksimalkan kontribusinya di sektor konstruksi nasional. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan BUMN, serta peningkatan kualitas tenaga kerja, GAPENSI dapat membantu anggotanya meraih peluang dalam pembangunan infrastruktur yang akan datang,” tutupnya.

Baca Juga :

• Waketum GAPENSI Beberkan Peluang Sektor Konstruksi 2024-2029 dalam Kabinet Merah Putih
• Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Menteri PU Laporkan Realisasi Anggaran 2024
• Sah, 3 Anggota PII Banda Aceh Resmi Dikukuhkan jadi Guru Besar Teknik USK
• Kementerian PU Dukung dan Wujudkan Visi Asta Cita Swasembada Pangan
• Ditargetkan Selesai Awal 2025, Kemen PU Kebut Pembangunan Bendungan Jlantah