Properti

BP Tapera Fokus Penyediaan Pembiayaan Perumahan MBR

Pembiayaan perumahan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Konstruksi Media — BP Tapera menggandeng Humas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Forum Bakohumas menggelar kegiatan bertemakan “Kenapa Harus Tapera?”. 

Kegiatan ini dihadiri oleh, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary; Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana; Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama  PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Nixon Napitupulu yang diikuti oleh Perwakilan Humas Kementerian/Lembaga Seluruh Indonesia secara luring serta segenap Aparatur Sipil Negara yang hadir secara  daring. 

Pembiayaan perumahan menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Tahun 2023, jumlah backlog kepemilikan di Indonesia mencapai 9,9 Juta Rumah Tangga dan backlog Rumah Tidak Layak Huni mencapai 26,9 Juta Rumah Tangga. 

Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai rumah dengan kualitas bangunan tidak layak, overcrowded, sanitasi buruk dan akses air minum yang kurang memadai. Di sisi lain, sumber pembiayaan perumahan masih terjadi maturity mismatch karena secara umum dibiayai dari dana perbankan yang bersumber dari dana-dana jangka pendek (Tabungan dan Deposito), sementara pembiayaan perumahan memerlukan sumber dana jangka panjang. 

Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketimpangan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Melihat kondisi inilah, kemudian Pemerintah membentuk sebuah badan yang fokus pada pembiayaan perumahan yaitu BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam forum Bakohumas menyampaikan bahwa urgensi dibutuhkannya program Tapera sebagai solusi untuk percepatan pemenuhan backlog perumahan (melalui membeli/membangun) dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (melalui merenovasi). 

“Program Tapera untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, yang kemudian disalurkan untuk menurunkan suku bunga/margin pembiayaan perumahan sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan,” ucap Heru Pudyo.

Dirinya sangat menyadari forum Bakohumas ini merupakan wadah yang strategis dalam menyampaikan, mengelola, mempromosikan, serta  mendiseminasikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pegawai yang ada di dalam instansi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Senana dengannya, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary yang hadir mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan bahwa peran Humas tentunya sangat krusial dalam mendukung implementasi dan sosialisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. 

“Humas dibutuhkan untuk membangun pemahaman yang baik guna meluruskan persepsi publik tentang kebijakan ini,” papar Septriana.  

Sementara, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P Napitupulu menyampaikan dukungan dari perbankan untuk BP Tapera.

Dirinya memahami bahwa BP Tapera merupakan suatu badan yang sangat dibutuhkan kehadirannya bagi masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Untuk itu Nixon L.P Napitupulu mengusulkan BP Tapera mengoptimalisasikan kerjasama BP Tapera dengan ekosistem perumahan, instansi terkait untuk akuisisi peserta dan peningkatan tata kelola dan integrasi risk management. 

Kepala Divisi Komunikasi dan Sekretariat Badan, Mungki Indriati Pratiwi menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan dan manfaat dari program Tapera ini dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat. 

“Sehingga kolaborasi, dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membangun narasi positif yang kuat dapat diamplifikasikan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif melalui lintas kanal/saluran sosialisasi antar Kementerian/Lembaga,” tandas Mungki Indriati.

Baca Juga :

Artikel Terkait

Back to top button