PerumahanPROPERTY

Program Sejuta Rumah Sentuh Angka 298.203 Unit pada Kuartal I 2023

Jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.

Konstruksi Media – Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai angka 298.203 unit hingga kuartal pertama bulan April 2023. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.

“Progres Program Sejuta Rumah (PSR) per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Menurut dia, capaian PSR tersebut atau 84 persen terdiri dari 252.875 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non MBR. Capaian tersebut meningkat karena di bulan Maret capaian PSR tercatat hanya 183.331 unit.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit. Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.

Baca juga: Program BSPS Bakal Bedah 1.212 RTLH di Papua Barat

Selanjutnya, kata dia, pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/ Lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan bidang perumahan di seluruh Indonesia guna mendorong pembangunan PSR. Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik,” ucapnya.

Baca artikel selanjutnya:

Artikel Terkait

Back to top button