Investor Baru Nyatakan Ketertarikannya Dalam Pembangunan IKN, Belum Deal?
Investor sudah banyak yang minat, tapi mereka masih wait and see.
Konstruksi Media – Banyak investor baik asing maupun dalam negeri menyatakan ketertarikannya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun Pemerintah di Kalimantan Timur. Akan tetapi hingga saat ini progress pembangunan IKN sudah mencapai 27%, belum ada realisasi investasi dari stakeholder swasta. Namun bukan berarti para investor tidak minat untuk masuk ke IKN.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyebut sejumlah investor telah menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Endra menambahkan, para investor ini perlu melihat terlebih dulu realisasi dari pembangunan yang dibiayai oleh negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN) . Barulah setelah itu, para investor ini akan mulai masuk ke IKN.
“Investor sudah banyak yang minat, tapi investor sama dengan kalau kita mau naroh (tanamkan)uang. Mereka (investor) masih wait and see,” ujar Endra, Jumat, (5/5/2023).
Baca Juga : Otorita IKN dan ADB Institute Tandatangani MoU Kerja Sama Berbagi Pengetahuan
Dikatakan olehnya, sejumlah negara sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, hal itu terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada. Setelah mengajukan LoI tersebut, proses untuk masuk ke IKN pun masih cukup panjang mulai dari perencanaan, kemudian studi kelayakan atau feasibility study (FS), hingga perencanaan yang lebih detail, hingga investor mulai masuk untuk investasi.
“Dari LoI (Letter of Intent) itu sampai masuknya investasi ada prosesnya,” tutur dia.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian PUPR, progres pembangunan IKN Nusantara saat ini sudah mencapai 27%, dan Menteri PUPR Basuki dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa tahun 2024 berkeyakinan ibukota sudah dapat berpindah ke Kalimantan Timur.
Saat ini, pembangunan IKN tengah berfokus pada zona 1A yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdiri atas sejumlah bangun mulai dari hunian ASN dan TNI-Polri, Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor Kementerian.
“Memang kita dulu yang harus masuk (di IKN). Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN, baru mereka (swasta) akan support,” beber dia.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus meningkatkan berbagi pengetahuan, penelitian, dan pengembangan bersama Asian Development Bank Institute (ADBI).
Hal tersebut dengan dilaksanakannya penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama antara OIKN dengan ADBI, di mana penandatanganan ini dilakukan di Incheon, Korea Selatan oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Dean and CEO ADB Institute Tetsushi Sonobe, pada Rabu (3/5/2023) lalu.
Bambang mengatakan kerja sama ini akan memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas untuk menjadikan IKN sebagai kota yang cerdas.
“Kerja ini akan membantu kami dalam memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang cerdas dan berkelanjutan,” jelas Bambang Susantono.
Sementara, Dean and CEO ADB Institute Tetsushi Sonobe menyambut baik kerja sama ini dan siap memberikan dukungan dan berbagi pengalaman.
“Kami percaya bahwa kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh,” ucap Tetsushi Sonobe.
Selain itu, penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kerja sama bagi kedua belah pihak dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis dalam bidang pengetahuan.
Baca Artikel Selanjutnya :
