Atasi Tantangan Supply Chain, SCI: Dorong UU Logistik dan Bentuk Lembaga Logistik Permanen
Dengan lembaga permanen diharapkan koordinasi antar K/L menjadi lebih efektif, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasannya.
Konstruksi Media – Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi Supply Chain Indonesia dengan sejumlah capaian yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan daya saing. Salah satu keberhasilan utama adalah penurunan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengintegrasian sistem digital dalam rantai pasok, seperti platform logistik berbasis blockchain dan sistem e-logistics nasional, berhasil mempercepat distribusi barang hingga 30 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta untuk meningkatkan konektivitas dan menyederhanakan proses regulasi.
Kepada Konstruksi Media, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengungkapkan, Supply Chain Indonesia mencakup seluruh proses yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan pengelolaan barang serta jasa dari sumber bahan mentah hingga ke konsumen akhir.
Dengan tantangan geografis yang luas, Indonesia telah berupaya mengoptimalkan infrastruktur logistik, meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional, serta mendukung pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global.
Langkah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai hub logistik di kawasan Asia Tenggara.
Peluang dan Tantangan tahun 2025
Setijadi menyebut, tahun 2025 sektor logistik Indonesia menghadapi peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan oleh pelaku dunia usaha.
Supply chain di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari infrastruktur yang belum merata, regulasi yang kompleks, hingga biaya logistik yang tinggi.
Masalah ini diperburuk oleh ketergantungan pada moda transportasi darat yang sering terkendala kemacetan dan inefisiensi distribusi barang di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat daya saing industri nasional menjadi lemah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada integrasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha. Pembangunan infrastruktur yang terhubung, seperti jaringan jalan tol, pelabuhan modern, dan pusat logistik berikat, menjadi solusi mendasar.
Selain itu, digitalisasi supply chain melalui teknologi seperti blockchain dan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses distribusi, dan mengurangi biaya operasional.
Penting juga untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan, yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, supply chain Indonesia tidak hanya mampu menjawab kebutuhan pasar dalam negeri tetapi juga menjadi motor penggerak untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Setijadi mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong penuntasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 adalah peraturan tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. “Perpres 26/2012 yang sebenarnya ditargetkan selesai akhir 2024, namun sampai saat ini belum selesai terlaksana,” ungkapnya.
Perpres ini berfungsi sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional.
Selain itu, Setijadi menuturkan bahwa saat ini pihaknya juga mendorong penyusunan Undang-Undang (UU) Logistik dan pembentukan lembaga logistik permanen. “SCI bersama kementerian-kementerian terkait melakukan pengkajian peningkatan efisiensi logistik dan pengembangan rantai pasok komoditas,” katanya.
“Dengan UU logistik diharapkan implementasi perbaikan dan pengembangan logistik nasional menjadi lebih efektif karena hirarki regulasinya lebih kuat. Dan dengan lembaga permanen diharapkan koordinasi antar K/L menjadi lebih efektif, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasannya,” tuturnya.
Pembangunan Pelabuhan sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional
Pembangunan pelabuhan di Indonesia menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat sektor logistik dan perdagangan internasional.
Seperti Pelabuhan Patimban, yang terletak di Subang, Jawa Barat, adalah salah satu proyek unggulan yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekspor-impor, khususnya di sektor otomotif.
Dengan kapasitas yang terus ditingkatkan, pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi hub logistik yang efisien dan mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini tidak hanya mempersingkat rantai distribusi tetapi juga mempercepat waktu pengiriman, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Selain Pelabuhan Patimban, berbagai pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Pelabuhan Makassar New Port di Sulawesi Selatan juga tengah dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan masing-masing.
Peningkatan infrastruktur pelabuhan ini mencakup fasilitas bongkar muat yang lebih modern, digitalisasi proses logistik, dan konektivitas yang lebih baik dengan jaringan transportasi darat. Dengan optimalisasi pelabuhan-pelabuhan tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang mampu menjawab tantangan global di sektor logistik dan perdagangan.
Baca Juga :
- Data Center Andal Adalah Kunci Pengembangan AI yang Aman dan Efisien, Begini Kata Para Pakar
- Kinerja Semen Indonesia di 2024: Raup Laba Bersih Rp719,76 Miliar
- Dukung Kelancaran Mudik, KAI: Stasiun Yogyakarta Simpul Integrasi Transportasi
- Tingkatkan Layanan Kesehatan, Inilah Peran BUMN Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Sakit di Indonesia
- Kemenperin Gandeng Australia Cetak SDM Industri Furnitur Kompeten Digital
