Siapkan Ibu Kota Baru, PUPR Kebut Sejumlah Proyek Infrastruktur di Kalimantan
Konstruksi Media – Sejumlah infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sedang disiapkan sebagai penunjang bagi calon ibu kota negara Indonesia. Beberapa proyek tersebut sedang disiapkan dam dikerjakan oleh Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara baru terus berjalan,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang dikutip pada Selasa (14/9/2021).
- Topping Off Kawasan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Dukung Transformasi Digital Perbankan
- Two Sudirman Tower Siap Jadi Gedung Tertinggi Kedua di Indonesia, Menara Baru Penanda Kelas Dunia di Jantung Jakarta
- Menlu Sugiono Resmi Jadi Sekjen Baru Gerindra, Miliki Harta Rp12,73 Miliar
Nicko menuturkan, kegiatan pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku sebagai penunjang pasokan air bersih persiapan pemindahan ibu kota negara terus dilakukan Kementerian PUPR.
Dia mengatakan, pembangunan bendungan yang memiliki daya tampung 11,6 kubik dengan debit air 2.400 liter per detik tersebut sudah memasuki tahap pembangunan fisik.
“Bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku itu anggaran pembangunan fisiknya mencapai sekitar Rp600 miliar,” katanya.
Kementerian PUPR, lanjut Nicko, membangun infrastruktur pendukung penunjang pasokan air bersih lainnya yakni, intake dan jaringan pipa transmisi sungai.
Anggaran pembangunan intake yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) dan jaringan pipa pipa transmisi sungai tersebut sekitar Rp364 miliar.
Kementerian PUPR juga membangun jalan lingkar di wilayah Kecamatan Sepaku yang terbagi dalam segmen satu, dua dan segmen tiga.
“Pembangunan jalan lingkar itu sekitar Rp180 miliar dengan biaya pengerjaan masing-masing segmen Rp60 miliar,” pungkasnya.
Diketahui, anggaran sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.***
