Konstruksi Media – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan pada tahun ini pihaknya akan mengkonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PTLD) ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). Dengan mengkonversi dari PLTD ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU).
Darmawan dalam seminar ‘Renewable Energy Technology as Driver for Indonesia’s De-Dieselization’ yang merupakan rangkaian dari Sidang Energy Transition Working Group (ETWG) dalam rangka Presidensi G20 di Yogyakarta, menargetkan program konversi ini akan rampung pada tahun 2026. Di mana PLN telah menyiapkan tiga skema dalam mengkonversi ke pembangkit EBT tersebut.
“Pertama, mengganti 250 MW PLTD ke PLTS berbasis baterai. PLTD ini akan diganti menggunakan PLTS baseload, yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa nyala 24 jam,” kata Darmawan, (24/3/2022).
Menurutnya dengan konversi ke PLTS dan baterai ini, kapasitas terpasang tahap pertama ini bisa mencapai sekitar 350 MW (Megawatt). Sehingga mampu mendongkrak bauran energi terbarukan dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT secara nasional.
Baca Juga : Kontribusi Brantas Abipraya Bangun Tol dengan Terowongan Kembar
Tahap kedua, PLN akan mengkonversi PLTD sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut dan dengan nilai keekonomian yang terbaik.
Tahap selanjutnya, Perseroan akan mengintegrasi sistem yang sebelumnya ditopang oleh PLTD ke dalam sistem kelistrikan utama PLN.
Selain itu, bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, PLN juga akan melakukan konversi sebanyak 33 PLTD menjadi pembangkit listrik berbasis gas khususnya untuk di wilayah terpencil.
“Beberapa PLTD yang tahun ini juga digarap bersama PGN, mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap. Program gasifikasi ini menyasar daerah terpencil,” tuturnya.
Kesempatan yang sama, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan program dedieselisasi yang sedang dijalankan oleh PLN menjadi kunci dalam peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian ESDM.
Di mana, Pemerintah dalam COP Paris Agreement berkomitmen menekan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, hal ini untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060 (carbon netral).
“Program dedieselisasi ini menjadi langkah kecil dari PLN, tetapi akan menjadi lompatan besar bagi pencapaian target pemerintah menuju NZE 2060,” tutur Arifin.
Sebagai informasi, dalam Rencana Kerja dan Anggaran PLN 2022 (RKAP), bauran energi dari pembangkit gas di akhir tahun direncanakan menjadi sebesar 18,76% dari 18,1% pada Februari 2022. Di aman, penambahan dari program dedieselisasi PLTD ini didominasi wilayah Maluku dan Papua dengan porsi 85,9%, serta Nusa Tenggara dengan porsi 65%.
Baca artikel selanjutnya:
