Konstruksi Media – Sebanyak 427 rumah masyarakat di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru (BTS) di Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rumah warga tersebut kini telah ditingkatkan kualitasnya menjadi tempat usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya yang bisa menjadi tempat penginapan bagi wisatawan dengan tarif yang cukup terjangkau mulai dari Rp200.000 hingga Rp250.000.
“Kami ingin mendukung pemulihan sektor pariwisata Indonesia pasca pandemi melalui peningkatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di berbagai KSPN termasuk di kawasan BTS, Jawa Timur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Iwan mengatakan, pihaknya berupaya mengadopsi unsur kebudayaan lokal yang ada di kawasan BTS dalam proses pembangunan tempat usaha pondok wisata atau sarana hunian pariwisata (Sarhunta). Selain itu, mendorong peran aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong dalam kegiatan penyaluran bantuan perumahan tersebut.
“Kebudayaan tersebut kami aplikasikan pada bentuk bangunan, ornament, hiasan dan penanda pada bangunan. Misalnya bentuk rumah menggunakan arsitektur vernakular khas BTS, dinding rumah menggunakan bata atau batako ekspos pada setengah tembok, atap rumah berupa khas bubungan dan gerbang rumah menggunakan lampu khas BTS,” ucapnya.
Baca juga: WEGE Mulai Bangun Gedung Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad menerangkan, pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) di kawasan BTS dilaksanakan sejak 2021 dan tersebar di empat kabupaten dan enam desa antara lain di Kabupaten Probolinggo (66 unit), Pasuruan (107 unit), Malang (162 unit), Lumajang (92 unit).
Semua unit Sarhunta, kata dia, telah memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti layaknya hotel bintang tiga. Selain tempat tidur yang memadai, di Sarhunta juga telah dilengkapi dengan toilet yang bersih serta wisatawan bisa berbaur langsung dengan masyarakat yang tinggal serta menikmati hidangan khas di kawasan BTS.
“Dari 427 unit tersebut terbagi menjadi dua yakni PKRS untuk usaha pondok wisata 120 unit dan 327 untuk PKRS non usaha. Tarif menginap yang ditetapkan oleh pemilik Sarhunta atau homestay bervariasi di antara Rp 200.000 sampai yang tertinggi adalah Rp 250.000 berdasarkan ketersediaan fasilitas yang ada,” jelas dia.
Salah seorang warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Winanto mengaku sangat senang mendapatkan bantuan Sarhunta dari Kementerian PUPR. Menurutnya bantuan tersebut sangat bermanfaat apalagi pasca pandemi ini masyarakat bisa memiliki usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
“Kami siap menerima wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan BTS ini. Kami yakin dengan Sarhunta ini ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan meningkat dengan usaha baru ini,” ucapnya.
Baca artikel selanjutnya:
- Profesor ITS Kembangkan Metode Komputasi Material Berbasis Meshless untuk Efisiensi dan Keberlanjutan
- Navigasi Risiko Sektor Publik 2025: Strategi untuk Keberlanjutan Keuangan dan Infrastruktur
- ASTRA Infra Siapkan Layanan Prima untuk Mudik Lebaran 2025, Aman dan Nyaman
- Normalisasi Sungai Ciliwung Ditargetkan Rampung 2026, Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan
