Kepala BIN Budi Gunawan Respons Crowdfunding IKN
Bagaimana respons Kepala BIN Budi Gunawan soal isu crowdfunding IKN?
Konstruksi Media – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memberikan respons kabar mengenai pemerintah meminta dana urunan (crowdfunding) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mengatakan, diskusi tentang sumber pendanaan pembangunan IKN harus tetap dalam perpektif tujuan awalnya, yakni sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomian Nasional.
Menurut Bambang, pertumbuhan yang selama ini terpusat di Jawa harus diperluas ke kawasan lain. Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.
“Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial, ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi. Potensi ini yang sedang dikelola pemerintah agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan,” kata Budi di Jakarta, Minggu (3/4/2022).
Budi mengatakan, pemerintah tahun ini mulai membangun infrastruktur dasar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilanjutkan pembangunan Istana dan gedung pemerintahan. Sehingga, kata dia, pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.
Menurut dia, secara simultan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi.
“Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong-royong bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan,” ucap Budi.
Baca juga: WIKA Gedung Kolaborasi dengan DMD Modular
Urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, kata Budi, merupakan skema pembiayaan campuran (blended finance) yang banyak diadopsi untuk menyukseskan proyek kolosal di berbagai belahan dunia. Ia mengatakan, skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar, tetapi memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang lantaran melibatkan banyak sumber daya untuk satu tujuan besar.
“Skema blended finance ini diisyaratkan Undang-undang Nomor 13/2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat. Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan,” ucap Budi.
Menurut dia, tantangan skema ini adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, kata Budi, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.
“Kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal. Antara lain menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia, energi rendah karbon ditambah 2 klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart city-pusat industry 4.0,” ujar Budi.
Baca artikel selanjutnya:
