Pemerintah Lelang Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif IKN Februari 2025
Pemerintah mengupayakan di 2025-2028 kawasan legislatif dan yudikatif IKN sudah terbangun, sehingga akan menjadi ibu kota politik.
Konstruksi Media — Ketua Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif IKN bakal dilelang pada Februari 2025. Pasalnya proyek pembangunan tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp11,2 triliun.
“Kalau semua lancar, lelang proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara dilaksanakan Februari 2025,” terang Danis mengutip Antara, (27/1/2025).
Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, tahun 2028 Kota Nusantara menjadi ibu kota politik. Untuk itu, percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kami upayakan selama tiga tahun kawasan legislatif dan yudikatif sudah terbangun, Kepala Negara menyampaikan Kota Nusantara siap jadi ibu kota politik pada 2028,” kata Danis.
Ia melanjutkan, terkait desain dilakukan evaluasi Kepala Negara, khususnya gedung sidang paripurna pada bangunan legislatif agar mencerminkan identitas bangsa.
Sebelumnya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2025 untuk percepatan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.
Baca Juga :
- Kamaluddin Terpilih Aklamasi Pimpin AABI 2025–2030, Siap Jadikan Organisasi Pilar Pembangunan Jalan Nasional
- Wamenekraf Dukung Kreativitas Mahasiswa, Y.iD Award 2025 Bentuk Generasi Motor Ekonomi Kreatif
- Peringati Hari Bumi 2025, Telkom Indonesia dan Telkom University Gelar Pengukuran Stok Karbon di 25 Lokasi Nasional
- Inovasikan Pupuk Ramah Lingkungan, Tim Mahasiswa ITS Raih Juara di UI
- Menteri PKP Minta Balai Perumahan Pastikan Tidak Ada Hasil Pembangunan Perumahan Yang Mangkrak
