Menteri PKP Minta Balai Perumahan Pastikan Tidak Ada Hasil Pembangunan Perumahan Yang Mangkrak
Pentingnya menjaga kualitas hasil pembangunan rumah, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta menggerakkan semangat gotong royong dalam membangun rumah rakyat.
Konstruksi Media — Untuk meningkatkan semangat para pimpinan dan pegawai serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama istri melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Balai Perumahan yang berlokasi di Jalan PTP Ngobo XVIII, Gembongan, Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/4/2025) malam.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung fasilitas kantor, berdiskusi hangat dengan jajaran pimpinan dan pegawai, serta memberikan arahan mengenai program pembangunan perumahan untuk rakyat.
“Saya meminta jajaran Balai Perumahan di Jawa Tengah ini tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung program pembangunan rumah bagi rakyat,” ujar Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil pembangunan rumah, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta menggerakkan semangat gotong royong dalam membangun rumah rakyat.
Ia juga meminta Balai Perumahan untuk memiliki data akurat terkait jumlah pengembang perumahan di daerah dan kondisi hasil pembangunan. “Apakah rumah yang dibangun sudah layak huni atau belum, harus dipastikan. Ini penting agar pembangunan tidak hanya selesai, tetapi benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan tidak menjadi proyek mangkrak,” tegasnya.
Menteri PKP juga mengingatkan agar Balai Perumahan turut mengawasi pembangunan rumah subsidi dan melaporkan data hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Tolong bantu saya dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin Balai Perumahan ikut aktif memonitor, mengecek, dan menyampaikan hasil pembangunan rumah rakyat,” katanya.
Kepala BP2P Jawa III, Antin Juliati, ST., MM., menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung suksesnya Program 3 Juta Rumah di Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pengembang terus dilakukan, terutama dalam masa transisi saat ini.
“Selama masa transisi ini, kami tetap melaksanakan pendataan perumahan dan berkoordinasi dengan pemda serta pengembang. Selain itu, kami juga terus menjalankan pembangunan perumahan berbasis kontrak tahun jamak (multi years contract) di lapangan,” tandas Antin.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dalam acara ini, Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jawa Tengah, Enfy Diana Dewi, ST., MUP. Kepala Satker Penyediaan Perumahan D.I. Yogyakarta, Wahyu Adi Satriawan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H., S.I.K., M.Hum. (***)
