Rumuskan Kebijakan Strategis Pembangunan, PUPR Libatkan Pakar dan Praktisi
Pelibatan pakar dan praktisi dapat menjadi salah satu strategi perumusan produk kebijakan yang berkualitas.
Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan para pakar dan praktisi untuk merumuskan kebijakan strategi pembangunan. Hal tersebut melihat saat ini pembangunan infrastruktur di tengah target penyelesaian pembangunan yang ketat dengan banyaknya tantangan dan derasnya arus disruptif ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Policy Lecture bertajuk “Produk Kebijakan Sebagai Tools Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR” mengatakan kecepatan dan inovasi dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
Dia menambahkan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dapat difasilitasi melalui kebijakan yang fleksibel dan peka terhadap dinamika di lapangan.
“Kebijakan yang strategis, responsif, dan fleksibel terhadap dinamika di lapangan tidak terlepas dari kualitas produk kebijakan tersebut yang dimulai dari proses perumusannya sampai dengan implementasinya,” ungkap Zainal Fatah, Sabtu, (10/12/2022).
Baca Juga : KSO Adhi Karya Bangun Hunian Buat Menteri di IKN
Dia menjelaskan, pelibatan para pemangku kepentingan, termasuk para pakar dan praktisi yang berpengalaman dapat menjadi salah satu strategi perumusan produk kebijakan yang berkualitas.
“Pemangku jabatan fungsional ahli utama di Kementerian PUPR merupakan kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu pada level paling tinggi. Sehingga keahlian dan pengalaman yang dimiliki para jafung ahli utama tersebut seharusnya dapat menjadi input serta untuk mentoring dalam proses penyusunan produk kebijakan yang berkualitas di Kementerian PUPR,” ungkap Fatah.
Dia menjelaskan, saat ini di Kementerian PUPR terdapat 60 pemangku jabatan fungsional ahli utama di Kementerian PUPR dengan berbagai latar belakang keahlian.
“Ide, gagasan, dan insight dari para jafung ahli utama tersebut tentunya menjadi potensi besar bagi Kementerian PUPR dalam menjawab berbagai permasalahan ataupun isu-isu strategis di lapangan yang saat ini semakin dinamis,” tutur.
Dirinya berharap adanya peningkatan kualitas produk kebijakan di Kementerian PUPR yang semakin siap, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang.
“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menjaring isu-isu strategis sekaligus ide dan gagasan dari para jafung ahli utama sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Saya berharap hasil dari kegiatan ini akan dapat semakin menguatkan peran dan keterlibatan para jafung ahli utama dalam penyiapan produk kebijakan di Kementerian PUPR,” tandas Fatah.
Baca Artikel Selanjutnya :
