Konstruksi Media – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan rencana penambahan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.
Basuki menyampaikan bahwa lahan untuk pembangunan rumah jabatan tersebut telah tersedia di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Namun, jumlah rumah yang akan dibangun masih dalam tahap koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Pembangunan rumah menteri baru tidak akan mengubah masterplan IKN karena lokasi pembangunan akan berada di kawasan lain,” kata Basuki dalam keterangannya.
Saat ini, Otorita IKN sedang menyelesaikan pembangunan 36 unit kediaman untuk menteri. Proyek ini dirancang dengan kelengkapan perabotan rumah tangga, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
Penambahan rumah tapak jabatan menteri ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kelengkapan infrastruktur di IKN sekaligus memfasilitasi kebutuhan para pejabat negara yang akan bertugas di ibu kota baru.
Basuki memastikan bahwa penambahan pembangunan RTJM ini telah dirancang agar tidak bertentangan dengan rencana induk (masterplan) IKN. Lokasi pembangunan yang dipilih berada di kawasan yang telah direncanakan untuk fungsi serupa, sehingga tidak akan mengganggu tata ruang yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) sepanjang tahun 2024 mencapai Rp43,4 triliun. Angka ini setara dengan 97,3% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44,5 triliun.
“Rp43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu anggaran Rp44,5 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah proyek penting, termasuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan di kawasan IKN, Bandara IKN, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan Embung KIPP, hingga pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Secara kumulatif, alokasi anggaran pembangunan IKN sejak tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai Rp75,8 triliun. Rinciannya, sebesar Rp5,5 triliun digunakan pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp43,4 triliun pada tahun 2024. (***)
