Konstruksi Media – Wakil Ketua Umum PUPR & Infrastruktur Kadin Indonesia Insannul Kamil meminta kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah terbilang sebagai “raksasa” di dalam negeri, jangan lagi membuat anak perusahaan. Lebih baik, melebarkan koor bisnis dengan menggarap proyek di luar negeri.
Pernyataan Insannul itu dilontarkan kepada Direktur Strategi Korporasi & HCM PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Sinur Linda Gustina.
Mulanya, Linda ditanyakan ihwal kualifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan swasta untuk bisa ber-project dengan PT PP.
Baca juga: Novel Arsyad Optimis Pembangunan Pusat Data Center Jadi Urat Nadi KIT Batang
Linda pun menjawab, saat ini PT PP punya tiga klaster pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang, Jawa Tengah.
“Klaster pertama 450 hektar, itu sudah ada tenant industrinya. Sekarang kita masuk di klaster kedua 2.650 hektare yang sedang proses tahap awal,” ucapnya saat menjadi pembicara pada Forum Sinergi BUMN-Swasta bertajuk “Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif” di Ritz-Carlton, Pacific Place SCBD, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Menurut Linda, ada investor yang sudah masuk ke KIT Batang, belum lagi jika ditambah tiga investor besar lainnya yang waiting list. Oleh sebab itu, kata dia, dengan adanya pabrik maka keterlibatan swasta pun sangat diperlukan.
“Di sini kita memerlukan aksesbilitas premium yang kita develop. Tentunya kerja sama dengan beberapa stakeholder dan juga swasta yang koor bisnisnya terlibat itu sangat membantu kami di dalam konektivitas infrastruktur, belum lagi komersial, belum untuk smart city, elektronik, CCTV dan lainnya,” tutur dia.
Linda pun menegaskan, PT PP bergerak di bidang infrastruktur jalan dan non-jalan. Di sisi bersamaan juga menggarap proyek investasi.
Baca juga: KADIN: Perekonomian RI Relatif Lebih Baik dari Negara Berkembang Lainnya Selama dan Setelah Pandemi
“Yang ada infrastruktur dan juga gedung kami banyak sekali kerja dengan swasta,” katanya.
Namun, seakan tak puas dengan pernyataan tersebut, lantas Insannul Kamil mengungkap data yang ia miliki. Dalam catatannya per 30 Juli 2023, ada 84.000-an badan usaha sektor konstruksi. Perusahaan besar hanya 1.800-an, menengah sekitar 9.000-an, dan perusahaan kecil ada 70.000-an.
“Sektor swasta sebetulnya mendominasi dari badan usaha jasa konstruksi di Indonesia, namun masih didominasi kecil. Nah permasalahannya kecil itu tidak dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan, tapi pembayarannya tidak benar,” ucapnya.
Menurut dia, persoalan ini harus diatur lebih tegas lagi, utamanya agar perusahaan pelat merah harus berpihak kepada perusahaan kecil sehingga inklusif.
“Kan susah kalau (BUMN) karya bertarung dengan swasta, itu berat. Seharusnya (BUMN) karya itu di luar negeri atau penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh negara,” ucapnya.
Dia berpendapat, hingga saat ini sinergi antara BUMN dengan pihak swasta masih menjadi persoalan utama. Insannul harapkan, perusahaan seyogianya harus naik kelas. Semisal perseroan menengah naik kelas menjadi besar agar bisa survive di pasar besar. Bukan lantas perusahaan BUMN yang sudah besar malah membuat anak perusahaan baru lagi. Sebab, kata dia, hampir semua rantai pasok konstruksi “dimakan” oleh BUMN.
“BUMN yang sudah besar itu jangan bikin anak cucu, tapi bertarung ke luar negeri, semua bikin anak perusahaan. Jangan sampai BUMN bersaing dengan anak bangsa, itu jangan esensinya, bukan itu. Berikan kepada anak-anak bangsa,” tutur dia.
Menurut dia, dibutuhkan blueprint sinergi BUMN dengan swasta pada sektor jasa konstruksi, agar bisnis yang terjalin sehat.
“Begitu penting untuk melihat sinergi dari BUMN dengan swasta,” ucapnya.
Menjawab hal itu, Linda pun mengatakan bahwa PT PP tetap punya kerja sama dengan perusahaan swasta, salah satunya di KIT Batang.
“Walaupun kami terlibat juga sebagai pemegang saham mayoritas. Namun, kami bersinergi dengan swasta. Ini ada beberapa pekerjaan dan potensi-potensi pekerjaan BUMN dengan swasta, itu masih terus kita kembangkan,” timpal Linda.
Linda pun menekankan, PT PP akan memprioritaskan sinergi dengan usaha kecil menengah. Sebab, itu sudah tidak lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sudah merupakan kewajiban. Dia pun memastikan akan merapikan regulasi yang berkaitan dengan sinergitas dengan swasta.
“Itu tugas kita harus memperkuat sehingga keberpihakan akan lebih terlihat jadi inklusifitas itu untuk menaikkelaskan,” katanya.
Baca artikel lainnya:
- Data Center Andal Adalah Kunci Pengembangan AI yang Aman dan Efisien, Begini Kata Para Pakar
- Kinerja Semen Indonesia di 2024: Raup Laba Bersih Rp719,76 Miliar
- Dukung Kelancaran Mudik, KAI: Stasiun Yogyakarta Simpul Integrasi Transportasi
- Tingkatkan Layanan Kesehatan, Inilah Peran BUMN Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Sakit di Indonesia
