PUPR Bangun 1000 Unit Huntap Bagi Warga Terdampak Bencana Seroja di NTT
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan proyek pembangunan dalam rangka pemulihan kerusakan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan huntap bagi korban bencana Siklon Tropis Seroja di provinsi itu pada April 2021 lalu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini tengah dilakukan pembangunan huntap di Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan di Adonara, Kabupaten Flores Timur sebanyak 300 unit.
- Fenomena Tanah Bergerak dan Kebencanaan di Sukabumi, Ini Kata Pakar Geologi ITS
- KAI Raih Penghargaan Apresiasi Cagar Budaya Kota Bandung 2024
- Mitigasi Risiko Kebencanaan, Kementerian PU Luncurkan Buku Peta Sumber Gempa
”Progres konstruksinya saat ini telah mencapai 27,6% di Kabupaten Lembata dan 20,5% di Kabupaten Flores Timur, dan PUPR terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan huntap ini agar masyarakat bisa segera menikmatinya,” ujar Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/8/2021).
“Kita membangun huntap ini dengan pendekatan build back better and safer, tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” lanjutnya.
Diketahui, pembangunan huntap oleh Kementerian PUPR bagi para korban dilakukan dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya.
Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB Widiarto mengatakan, Huntap yang dibangun memiliki tipe 36 dengan luas tanah 108 M2 dan dilengkapi prasarana dasar permukiman antara lain jaringan air bersih, jaringan sanitasi, jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya, Panel RISHA menggunakan Stok yang berasal dari Makasar, Lombok, Surabaya, dan Bandung.
“Ditargetkan pembangunan rumah dan seluruh prasarana pendukungnya ini dapat diselesaikan dalam tahun ini,” katanya.
Widiarto menjelaskan, di samping 2 lokasi tersebut diatas, sesuai usulan dari para Kepala Daerah setempat kepada Menteri PUPR, juga dilaksanakan program relokasi permukiman di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Alor, dan Kab. Sumba Timur, sehingga Total di NTT ada 1.922 Unit yang sudah diverifikasi dan akan dibangun.
“Saat ini sedang dilakukan proses land clearing di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur. Sementara Kabupaten Rote Ndao tidak dapat ditindaklanjuti karena masyarakat yang berprofesi nelayan tidak ingin direlokasi,” pungkas Widiarto.
Sebagai informasi, pelaksanaan Konstruksi tersebut dilakukan BUMN Karya PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. PP, PT. Brantas Abipraya dan konsultan PT. Virama Karya dan Yodya Karya.***