PKS Dorong Pertamina Bentuk Manajemen Andal Kelola Blok Rokan
Konstruksi Media – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, Blok Rokan yang kini secara resmi dikelola Pertamina pernah berjaya dengan menghasilkan minyak hingga 1 juta barel per hari. Namun demikian, belakangan secara alamiah terus mengalami penurunan.
Atas hal itu, Mulyanto berharap Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai BUMN hulu migas paling dominan dari total lifting minyak nasional, membentuk manajemen yang andal. Terlebih, kata Mulyanto, Direktur Utama PHR ini bukan orang dalam Pertamina.
“Kita tahu blok Rokan ini adalah sumur tua yang menjadi saksi kejayaan migas nasional. Blok Rokan pernah menghasilkan minyak hingga tembus 1 juta barel per hari. Namun belakangan secara alamiah terus mengalami penurunan,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang dirilis pada Senin (9/8/2021).
- Challenge Global Operators, Caterpillar Mengundang Operator Paling Terampil Untuk Unjuk Gigi
- Brantas Abipraya Rampungkan Proyek Bendungan Sidan Bali, Suplai Air Baku 1.750 liter/detik
- ATI Sebut 3.020 Km Jalan Tol Indonesia Siap Menyambut Nataru 2024/2025
“Jadi, aksi korporasi ini harus diikuti dengan pembentukan manajemen yang andal. Apalagi Dirut PHR ini bukan orang dalam Pertamina,” sambungnya.
Meski begitu, Mulyanto melihat Ada sisi positif terkait Direktur Utama PHR berasal dari SKK Migas. Paling tidak, kata Mulaynto, berbagai program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja blok rokan menjadi lebih akurat. “Selain itu program kerja akan semakin terpantau dan terevaluasi oleh SKK Migas, melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin lancar,” jelasnya.
Mulyanto menambahkan Pertamina perlu mengembangkan investasi untuk peningkatan dan penerapan teknologi pengeboran yang terbukti efektif dan efisien seperti teknologi enhanced oil recovery (EOR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja lifting yang sekarang ada.
“Ini tentu tidak mudah di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini. Karena itu perlu dukungan banyak pihak, baik kementerian ESDM, kementerian BUMN, pemda dan terutama SKK Migas,” ungkapnya.
“Di sisi lain, Kalau memang PHR harus share down sahamnya sebesar 30 persen, karena tidak memperoleh pendanaan melalui mekanisme normal perbankan, maka mitra yang diundang tentulah harus memiliki dana yang cukup, apalagi ketika kita ingin meningkatkan lifting minyak blok ini ke depan,” sambungnya.
Lebih lanjut Mulyanto menambahkan, tidak cukup dengan itu, mitra yang diundang harus berpengalaman dan memiliki teknologi andal. Sebab lahan yang dikelola adalah blok tua.
Alih kelola terhadap sumur tua seperti ini bukan hanya perlu transfer data, knowledge dan SDM yang mulus, namun perlu juga tambahan investasi, pengetahuan dan teknologi baru. Bila tidak maka produktifitas lifting akan terus berkurang (decline) secara alamiah.
“Padahal di sisi lain, Indonesia memiliki semangat untuk meningkatkan lifting minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Tentu ini menjadi pressure bagi manajemen PHR untuk secara smart membuktikan kinerjanya,” pungkasnya.
Diketahui, mulai hari ini Pertamina secara resmi menerima alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). Blok Migas terbesar di Indonesia ini akan dikelola oleh anak Pertamina yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR).***