Jabar Siapkan 15.000 Rumah Pertama untuk Warga, Gubernur Teken MoU Penyelenggaraan Perumahan

Konstruksi Media — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menandatangani nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan perumahan sebagai langkah awal untuk menghadirkan 15.000 unit rumah pertama bagi warga Jawa Barat. Penandatanganan berlangsung di Gedung Negara Pakuan, Bandung, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Acara ini turut dihadiri para kepala daerah kota/kabupaten se-Jawa Barat, menandai sinergi lintas lembaga dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi program pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Program ini akan didukung oleh basis data mutakhir dari BPS, sebagai landasan perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Pemutakhiran data adalah kunci. Kami di BPS bertanggung jawab menjaga kualitas data yang menjadi dasar perencanaan program ini,” ujar Sonny dalam sambutannya. Ia berharap data yang dikumpulkan BPS dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah daerah sebagai rujukan kebijakan perumahan.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan data warga terus diperbarui secara berkala.

“Saya harap pembaruan data kependudukan minimal dilakukan dua kali dalam setahun. Rumah adalah kebutuhan utama warga, tapi kita juga perlu memperhatikan aspek keberlangsungan ekonomi saat mereka pindah ke lokasi baru,” ungkapnya.

Ia mencontohkan rencana pembangunan rumah panggung di daerah rawan banjir seperti Karawang, Sukabumi, dan Bekasi, yang tetap mempertimbangkan akses penghidupan warga.

Baca juga: Menteri PKP Alokasikan 13.000 Rumah Subsidi untuk ASN di Jawa Barat

Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait menyampaikan optimismenya terhadap pencapaian target nasional pembangunan rumah subsidi tahun 2025 yang dinaikkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit.

“Jika target Jabar terpenuhi, dampaknya luar biasa. Satu rumah bisa menggerakkan banyak industri,” ujar Menteri yang akrab disapa Menteri Ara.

Menteri Ara juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai jebakan pinjaman online dan rentenir, serta mendorong BPD di daerah agar turut mengembangkan potensi bisnis sektor perumahan secara berkelanjutan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Jawa Barat mencatat realisasi tertinggi dalam penyaluran rumah subsidi sepanjang 2025, yakni 24.595 unit dengan nilai lebih dari Rp3 triliun. Kabupaten Bekasi menjadi kontributor terbesar dengan menyalurkan 167.230 unit atau 34,8% dari total nasional selama 10 tahun terakhir.

“Hingga kuartal I/2025, penyaluran FLPP nasional mencapai 53.874 unit, meningkat 1.173,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total KPR subsidi dari Tapera dan FLPP sejak 1 Januari hingga 3 Juni 2025 mencapai 140.802 unit,” papar Heru.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penyerahan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada warga Jawa Barat yang telah menjalani akad kredit, dengan Bank BJB sebagai mitra penyalur dari BP Tapera. (***)