Konstruksi Media – Delapan perumahan bersubsidi dengan unit hunian sebanyak 673 unit rumah di Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bantuan ini sebagai salah satu cara untuk mendorong ketersediaan rumah layak huni sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 70 persen pada tahun 2024.
“Pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 20 hingga 30 persen pembangunan perumahan MBR di Indonesia dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 70 persen lainnya merupakan kolaborasi antara stakeholder, masyarakat dan pelaku pembangunan. Jadi kami ingin mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat,” jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Penyaluran bantuan PSU, kata dia, merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan MBR. Pembangunan PSU dikoordinir oleh Direktorat Rumah Umum dan Komersil (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sejak tahun 2015.
“Sudah ada ratusan ribu rumah bersubsidi yang terbantu dengan PSU ini dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” ujar dia.
Dasar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 Pasal 2 yaitu Bantuan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Recky Walter Lahope mengatakan, pada tahun 2023 akan menyalurkan bantuan PSU di Sulawesi Utara berupa jalan lingkungan di dalam perumahan subsidi yang di bangun oleh para pelaku pembangunan.
Baca juga: Adhi Karya Targetkan Kontrak LRT Filipina Segera Meluncur
Berdasarkan data pengusulan bantuan PSU di Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini terdapat 21 lokasi perumahan dengan jumlah hunian sebanyak 2.490 unit yang diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Penetapan lokasi juga sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Nomor 05/KPTS/Dr/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Penerima Bantuan PSU Tahun Anggaran 2023 Tahap I di Sulawesi Utara terdapat 8 lokasi yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan PSU.
“Dari 21 lokasi perumahan tersebut pada tahap pertama ini sebanyak 8 lokasi diantaranya sudah terverifkasi dan divalidasi karena sudah memenuhi syarat secara teknis dan administrasi. Total alokasi bantuan PSU yang akan disalurkan menyasar 673 unit rumah,” katanya.
Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, diketahui lokasi perumahan yang mendapatkan bantuan PSU di Sulawesi Utara antara lain Perumahan Rumah Kharisma Koka (108 unit) dan Perumahan Griya Bangun Warembungan Lestari (94 unit) di Kabupaten Minahasa, Perumahan Griya Bangun Tomohon Lestari II (97 unit) di Kota Tomohon, Perumahan Nusantara Indah Lestari (50 unit) di Kota Bitung.
Selanjutnya, Perumahan Griya Paniki Indah II (156 unit) di Kota Manado, serta di Kabupaten Minahasa Utara terdapat Perumahan De Premium Matungkas (66 unit), Perumahan Griya Mutiara Laikit (51 unit), dan Perumahan Rizky Paniki Residence (51 unit).
Sebelum melaksanakan program bantuan PSU Perumahan MBR di Sulawesi Utara, Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan pembekalan teknis supervisi pembangunan PSU perumahan. Hal tersebut dilaksanakan guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu dalam melaksanakan kegiatan bantuan PSU TA 2023 di Provinsi Sulawesi Utara. Pembekalan ini diikuti oleh para pengembang dan perwakilan Dinas Perumahan Kabupaten Kota Sulawesi Utara.
“Semoga dengan adanya pembekalan teknis pelaksanaan bantuan PSU perumahan bagi MBR, pembangunan bantuan PSU di Sulawesi Utara dapat terlaksana dengan baik, dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Baca artikel selanjutnya:
- Menteri Ara Kaji Ulang Syarat Rumah Subsidi bagi Warga Berpenghasilan di Atas Rp7 Juta
- Meneropong Dinamika Resiprositas Ekonomi GlobalLesson Learned Tarif Resiprokal dan Dampaknya terhadap Mitra Dagang Dunia
- Per 3 April 2025, Hutama Karya Catatkan 122,24% Kenaikan Volume Kendaraan Lintasi JTTS
- Menteri Dody Tinjau Lokasi Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jatim
