Persingkat Waktu, Pemerintah Selesaikan Jembatan Pulau Balang
Tak hanya itu, jembatan tersebut juga berfungsi sebagai akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan jalur logistik
Konstruksi Media – Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah selesai dilaksanakan. Kehadiran jembatan tersebut memangkas jarak tempuh yang semula 4 jam karena harus memutar dengan jarak sekitar 80 km menjadi lebih pendek yakni sekitar 30 km dan dapat dilintasi hanya dalam satu jam.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa selain menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara, juga berfungsi sebagai salah satu akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berfungsi sebagai jalur utama angkutan logistik.
“Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau,” imbuh Basuki, Selasa, (19/4/2022).
Baca Juga : Bambang Susantono Utarakan Tiga Aspek IKN ke Jokowi
Ia menambahkan, jembatan tipe cable stayed ini dibangun bersama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam serta Kabupaten Penajam Paser Utara.
Konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Sementara, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi menuturkan, jembatan ini dikerjakan oleh BBPJN Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar melalui SBSN tahun anggaran 2015 – 2021.
“Selaku Kontraktor Pelaksana pembangunan Jembatan Pulau Balang Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO) dengan Konsultan Supervisi PT. Adiya Widyajasa KSO, PT. Wira Widyatama, PT. Hanata,” paparnya Junaidi.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Irwan menerangkan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang sebagai jalur logistik juga sebagai salah satu akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Harapan kami, agar segera secepatnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai konektivitas. Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan,” imbuh Irwan.
Pada kesempatan itu, Irwan menyampaikan lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait pembangunan IKN.
Pertama, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar sebagai penyangga IKN. Kemudian, pembangunan wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia.
Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan.
Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antarmoda dan rencana pengembangannya. “Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah,” ujar ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini.
Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.
Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergisitas lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN.
Baca Artikel Selanjutnya :
