Perluasan Kuota FLPP, Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian dan Stakeholder
Perluasan kuota FLPP dan pemanfaatan aset negara milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank Tanah
Konstruksi Media – Upaya mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam rapat pembahasan yang digelar di Kementerian Keuangan, Selasa (27/5/2025), BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak seluruh stakeholder strategis untuk membahas perluasan kuota FLPP dan pemanfaatan aset negara milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank Tanah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjowiharjo, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rional Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pejabat tinggi madya dari Kemendagri, serta perwakilan Bank Tanah, perbankan penyalur FLPP, asosiasi pengembang, dan perusahaan besar di bidang properti.
Dalam arahannya, Menteri Maruarar menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan implementasi percepatan pembangunan rumah subsidi. “Ekspose aset negara oleh DJKN dan Bank Tanah ini membuka peluang baru bagi para pengembang untuk mendapatkan alternatif lahan perumahan subsidi. Minggu kedua nanti, kami akan bahas khusus aset negara yang berada di BUMN,” jelas Maruarar. Ia menambahkan bahwa program 3 juta rumah harus menjadi “karpet merah” bagi rakyat.
Ia juga mengingatkan agar regulasi pemerintah tidak justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan program strategis ini. “Silakan para pelaku usaha di bidang properti menyampaikan apa saja yang perlu dibantu, selama tujuannya untuk rakyat dan kemajuan bangsa,” imbuhnya.
Baca juga: BCA Resmi Salurkan FLPP, Menteri PKP Optimistis Target 350.000 Rumah Subsidi Tercapai
Wamen BUMN Kartika Wirjowiharjo menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung program perumahan. “Kami sudah mendata seluruh aset BUMN, baik yang berada di kawasan urban maupun kawasan berorientasi transit (TOD). Kami siap membahasnya lebih lanjut,” ungkapnya.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, turut menyatakan komitmen penuh dalam mendukung implementasi program perumahan di daerah. “Kami akan mengawal mulai dari SK Tiga Menteri hingga perizinan di daerah. Kami juga akan memastikan pengawasan di lapangan agar tidak ada kendala implementasi,” tegasnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan pentingnya soliditas dalam menyukseskan target 350 ribu unit rumah yang menjadi bagian dari skema FLPP tahun ini. Ia meminta bank-bank penyalur, khususnya bank BUMN, agar tetap konsisten dalam menyalurkan dana FLPP. “Bank BUMN adalah tulang punggung penyaluran pembiayaan perumahan. Kami harap kebijakan yang sedang dirumuskan bisa memperkuat semangat para penyalur dana,” katanya.
Menutup rapat, Dirjen Kekayaan Negara Rional Silaban menekankan pentingnya efektivitas dalam serapan kuota FLPP. “Kami berharap BP Tapera bisa memastikan seluruh kuota 350 ribu unit dapat terserap secara optimal,” ujarnya.
Pihak bank BUMN dalam forum tersebut juga menyatakan kesiapan mereka dalam meningkatkan penyaluran dana FLPP sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian program 3 juta rumah. Dukungan menyeluruh ini menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi program perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (***)
