Pengamat Heran Pemerintah Beri Insentif Kendaraan Listrik
rencana pemerintah akan memberikan insentif untuk kendaraan listrik ini sangat mengherankan.
Konstruksi Media – Pengamat Transportasi menyebut kondisi layanan transportasi umum makin menurun dan kondisi geografis yang menyulitkan penyaluran BBM, maka lebih bijak insentif kendaraan listrik diprioritas untuk membenahi transportasi umum, mobilitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan daerah kepulauan.
Hal tersebut dikatakan oleh Djoko Setijowarno Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dalam keterangannya yang diterima Konstruksi Media, Selasa, (27/12/2022).
Dia menambahkan, angka inflasi dapat ditekan dengan makin banyak warga menggunakan transportasi umum di perkotaan.
Menurutnya rencana pemerintah akan memberikan insentif untuk pembeli mobil listrik sekitar Rp 80 juta, sedangkan untuk pembeli mobil listrik hibrid sekitar Rp 40 juta. Pembeli motor listrik juga akan mendapat insentif Rp 8 juta. Adapun konversi motor konvensional menjadi motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta.
“Ini sungguh mengherankan adalah subsidi diberikan untuk usaha ojek daring,” jelas dia.
Dikatakan olehnya, pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Pemberian insentif itu telah melalui kalkulasi, kajian, serta mempelajari pengalaman sejumlah negara, terutama negara-negara di Eropa.
Selain itu, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan bisa saja insentif diberikan pula untuk angkutan umum selama produksinya di dalam negeri. Namun, perhitungan insentif yang akan disiapkan tentu berbeda.
Baca Juga : Pengamat: Kereta Cepat Membangun Sejarah dan Peradaban
Dia menilai, sesungguhnya kebijakan yang tengah diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
“Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia,” urainya.
Lebih jauh, rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online tidak memiliki pijakan dalam ekosistem transportasi di Indonesia. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan isu konversi energi akibat tingginya konsumsi BBM dan subsidi yang berpotensi terus membengkak.
Angkutan online terutama sepeda motor yang akan menjadi sasaran subsidi jika beralih ke kendaraan listrik. Hal ini, kata dia, sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan yang berbasis bus atau rel. Apalagi sepeda motor tidak menjadi bagian dari angkutan umum. Tetapi lebih pada angkutan lingkungan. “Harapan agar masyarakat meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik diperkirakan tak akan terjadi dengan kebijakan insentif yang disiapkan pemerintah. Justru, insentif hanya menambah jumlah kendaraan di jalan dengan kendaraan listrik. Karena itu, kemacetan diperkirakan semakin parah,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
