Pemerintah Mulai Kuasai Proyek Nasional, Komersial Alami Penurunan
KONSTRUKSI MEDIA – Proyek konstruksi nasional pada kuartal awal 2023 mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya mayotitas proyek di dominasi komersial, kini cenderung pembangunan gedung dan sipil dibiayai Pemerintah. Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk BCI Central Quarterly Market Update Q1-2023, Kamis (25/5/2023).
National Research Manager BCI Central, Cahyono Siswanto mengatakan, mulai kuartal I ada sedikit gap antara komersial dengan Pemerintah. Proyek-proyek Pemerintah sekarang cenderung mendominasi, artinya value-nya sedikit lebih tinggi dibanding komersial.
“Di sisi lain, proyek komersial mengalami sedikit penurunan dibandingkan kuartal tahun-tahun sebelumnya,” kata Cahyono Siswanto.
Baca Juga: Ciputra Kasih Komitmen Investasi Buat Bangun IKN Nusantara
Akibatnya, sambung Cahyono, proyek konstruksi yang sifatnya komersial, menunjukkan kecenderungan perlambatan. Apalagi, saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan masif di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sumber pendanaannya dari APBN.
“Baik dari sisi infrastruktur, office, residensial, maupun utilitas, sangat masif dibangun di sana. Jadi secara umum memang IKN menjadi game changer untuk pelaksanaan konstruksi di Indonesia,” jelasnya.
Cahyono mencontohkan, untuk proyek konstruksi gedung, terdapat beberapa yang dibiayai Pemerintah. Sebut saja proyek kantor pemerintahan di IKN. Apalagi sektor ini masuk tiga besar penggerak utama konstruksi gedung tahun ini.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Setelah wilayah 1A, Kementerian PUPR diminta memulai pembangunan KIPP di wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, KIPP IKN Nusantara terbagi atas tiga Sub-WP diantaranya yaitu, Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.
Hal lain yang juga diminta dipercepat pembangunannya adalah PUPR diminta mempercepat pembangunan rumah susun hunian pegawai pemerintahan kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasar Utara, Kalimantan Timur.
Baca artikel selanjutnya:
