Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian layak untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Setidaknya ada 80 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat termasuk buruh tani dan pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap di bedah menjadi lebih layak huni.
“Kami (Kementerian PUPR) bersama dengan Bank Dunia menyalurkan Progran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat meninjau hasil pembangunan Program BSPS di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu (16/11/2022).
Menurut Iwan, Program BSPS ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain membedah rumah, Kementerian PUPR juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui padat karya tunai BSPS.
“Kami ingin semua pihak bisa terlibat dalam Program BSPS ini. Pemda bisa mengkoordinir dan memberikan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mengajak sektor swasta untuk mengalokasikan dana CSR lewat bedah rumah ini,” katanya.
Berdasarkan data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, sebanyak 80 RTLH mendapatkan Program BSPS NAHP di Kota Sofifi. Bantuan tersebut tersebar di Desa Akesai 19 unit, Beringin Jaya 21 unit dan Koli 40 unit.
Baca juga: Porsi APBN Konstruksi Berkurang, Waskita Karya Incar Proyek Luar Negeri
Sebagai informasi, dana Program BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan sekitar Rp20 juta per unit rumah. Dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan bangunan Rp17,5 juta di toko bangunan yang ditunjuk oleh kelompok masyarakat penerima bantuan. Sisanya Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang
“Jadi perencanaan pembangunan rumah masyarakat didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS. Masyarakat harus terlibat aktif dan memanfaatkan dana yang ada sebaik mungkin agar rumahnya jadi lebih layak dan pastinya Program BSPS ini bebas potongan dan pungutan dari pihak manapun,” jelas Iwan.
Salah seorang penerima Program BSPS di Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Sofyan merasa senang karena mendapat Program BSPS. Ia mengatakan, tak pernah menyangka rumahnya yang dulu tidak layak kini bisa berubah menjadi lebih layak huni.
Sofyan mengatakan, hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan dan penghasilan saya tidak menentu. Kadang kalau ada kerjaan sebulan hanya sekitar Rp300 ribu saja dan rumahnya yang ditempati bersama isteri dan tiga orang anaknya yang masih kecil kadang bocor atapnya, dindingnya batako seadanya, lantainya masih tanah dan dapur serta kamar mandi seadanya.
“Selama saya hidup hingga sekarang baru kali ini saya mendapat bantuan bedah rumah. Alhamdulillah saya bersyukur sekali rumah saya jadi bagus dan keluarga juga bisa tinggal dengan nyaman karena Program BSPS,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan kunjungan lapangan tersebut Direktur Rumah Swadaya, K.M Arsyad, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Edward Abdurrahman, Direktur Rumah Susun, Aswin Grandiarto Sukahar. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Rizaldi Andi Atjo, Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Abdullah.
Baca artikel selanjutnya:
