Navigasi Risiko Sektor Publik 2025: Strategi untuk Keberlanjutan Keuangan dan Infrastruktur

Kemitraan Publik-Swasta (KPS) menjadi solusi utama untuk mendukung investasi infrastruktur tanpa membebani anggaran negara. Proyek Pembangkit Listrik Batang menjadi contoh sukses bagaimana keterlibatan sektor swasta membantu membangun infrastruktur besar tanpa meningkatkan utang negara secara signifikan. Selain itu, peran Bank Pembangunan Multilateral (MDB) seperti ADB, JICA, dan Bank Dunia dalam memberikan pinjaman berbunga rendah turut membantu mempercepat ekspansi infrastruktur nasional.

Menurut Setio Prabowo, EY Indonesia Strategy and Transactions Partner, Indonesia dapat mengadopsi strategi pembiayaan berbasis praktik terbaik global dengan memperluas skema Konsesi Terbatas, Land Value Capture, serta memperkuat kerangka kerja KPS. Jaminan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam menarik investor global dengan mengurangi risiko politik dan regulasi.

Membangun Kepercayaan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur

Selain stabilitas pendanaan dan regulasi, kepercayaan publik menjadi elemen penting dalam keberhasilan proyek infrastruktur. Tantangan utama seperti transparansi yang kurang, risiko korupsi, dan keterlibatan masyarakat yang minim sering kali menyebabkan penundaan proyek dan resistensi publik.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk:

• Transparansi proyek dengan pengungkapan anggaran dan pelacakan kemajuan secara real-time
• Mekanisme pengawasan independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan korupsi
• Keterlibatan masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan proyek infrastruktur

Setio menambahkan bahwa keberlanjutan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada tata kelola yang transparan dan partisipasi masyarakat. Konsultasi publik untuk proyek-proyek besar dan badan pengawas independen akan memperkuat pengawasan dan akuntabilitas proyek.