Konstruksi Media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kerja sama ini bertujuan mendukung penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi prajurit, Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Acara berlangsung di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Hari ini kita menyaksikan nota kesepahaman penting antara TNI AD, BP Tapera, dan Bank Mandiri mengenai dukungan penyediaan KPR melalui FLPP. Program ini mencakup prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, ini adalah program inklusif yang mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan kesepakatan ini, akan dibangun 5.517 unit rumah,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Darmawan Junaidi.
Menteri PKP menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi dukungan penyediaan KPR melalui FLPP untuk prajurit, ASN TNI AD, dan MBR, dengan tanggung jawab, wewenang, dan kompetensi yang sesuai dengan masing-masing pihak.
“Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tahap pertama akan dimulai dengan groundbreaking sebanyak 5.517 unit di lima lokasi, yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes,” katanya.
Menteri PKP menyatakan kesiapan untuk melakukan groundbreaking pada 20 atau 21 Februari 2025.
“Tanggal 20 itu hari Kamis, jadi kami siap melaksanakan pada Kamis, Jumat, atau Sabtu. Saya juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo dan berharap beliau dapat hadir jika waktu memungkinkan,” ujar Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP menegaskan akan segera mengirimkan undangan resmi dan laporan kepada Presiden mengenai kesiapan pelaksanaan groundbreaking di Serang, Banten.
“Kami akan segera mengirim undangan dan laporan kepada Presiden bahwa kami siap untuk groundbreaking di Serang,” tutupnya. (***)
