Konstruksi Media – Peran konsultan dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah hal sangat penting. Untuk itu para konsultan nasional yang tergabung dalam INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) terus berupaya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Pada Desember 2022 ini, INKINDO akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan Calon Ketua Umum untuk masa bakti 2022-2026 dengan salah satu visinya yakni menjadi INKINDO Emas di tahun 2030.
Beberapa waktu lalu, INKINDO telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-2 tahun 2022, dimana dalam Rakernas tersebut telah ditetapkan 8 bakal calon ketua Umum INKINDO untuk masa bakti 2022-2026. Salah satu yakni Syamsul Arifin yang berasal dari INKINDO DPP Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Kebersaman ini milik kita semua. Saya meminta ijin dari para anggota untuk mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Umum INKINDO selanjutnya,” kata dia saat ditemui Konstruksi Media usai Rakernas, sebagaimana ditulis, Sabtu, (30/7/2022).
Dirinya memantapkan diri maju sebagai calon Ketua Umum INKINDO karena ingin berbuat lebih kepada seluruh anggota yang tergabung di dalam organisasi INKINDO ini.
Baca Juga : Rakernas INKINDO, Tetapkan 8 Bakal Calon Ketua Umum
“Maksud kami mencalonkan diri ingin berbuat untuk organisasi, bagaimana INKINDO ini bisa dijadikan partner oleh para stakeholder dan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk anggota. Ini kami lakukan supaya peran INKINDO bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang diinginkan, salah satu yang saat ini sedang berlangsung di Kalimantan Timur, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” papar Arifin apaan akrabnya.
Menurutnya, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN itu harus membuat kebijakan-kebijakan dan program yang praktis di INKINDO itu sendiri.
“Program praktis dimaksud yakni dapat menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang krusial itu harus diselesaikan secara praktis dalam waktu 1-2 bulan harus sudah selesai. Seperti regulasi terkait penggunaan jasa konsultan nasional dan tenaga kerja konstruksi,” tuturnya.
Selian itu, terkait dengan masih minimnya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh para anggota INKINDO ini, pihaknya menginginkan adanya regulasi tersebut dapat selesai dengan cepat. Sebab, jelasnya, jika belum memiliki SBU, bagaimana anggota INKINDO dapat bekerja dalam proyek pemerintah.
“Strategi yang kedua yakni kita akan menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan terhadap penyelesaian masalah-masalah untuk perkembangan ke depan. kita ingin nantinya ada satu divisi Wakil Ketua Bidang Permasalahan Hukum, agar dapat melayani anggota yang terjerat masalah hukum hingga tuntas,” terangnya pria yang juga bekerja di PT Wirawidyatama tersebut.
Selanjutnya dirinya inginkan seluruh insan-insan INKINDO di seluruh Indonesia yang kompeten dan mau berkorban untuk INKINDO ke depan.
“Saya ingin menggambarkan bahwa inilah INKINDO yang sesungguhnya, sehingga mudah-mudahan kita dapat mewujudkannya,” pungkas Arifin.
Baca Artikel Selanjutnya :
