Konstruksi Media – Di tengah kebutuhan akan hunian terjangkau, fenomena rumah subsidi dengan luasan tanah yang semakin kecil menjadi sorotan. Demi mengejar kuantitas dan efisiensi biaya, tak sedikit pengembang yang memangkas ukuran lahan, sehingga rumah-rumah subsidi kini berdiri di atas kavling sempit yang minim ruang terbuka.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah rumah-rumah tersebut masih layak huni dan manusiawi, terutama bagi keluarga muda yang membutuhkan ruang tumbuh dan berkembang?
Praktisi Hukum Perumahan sekaligus Sekretaris Dewan Pakar The HUD Institute, Muhammad Joni, mengungkap bahwa dalam Rancangan belieds Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) luas lantai rumah 25M2, gagal paham asta cita Presiden Prabowo. Presiden itu pro rakyat kecil dan MBR, bukan malah menekannya.
Menurut dia, luas lantai rumah 25M2 itu tidak sensitif MBR. Kementerian PKP jangan gagal paham suara hati paling dalam Presiden yang pro sosial, bukan banyak utak atik gathok target statistik 3 juta rumah.
Dia menambahkan, Presiden ingin rakyat tersenyum. Luas lantai rumah 25M2 itu antitesis asta cita. Jangan sampai itu menjadi catatan buruk Presiden Prabowo.
Kementerian PKP harus 3i : inovasi, inovasi, inovasi. Dan, 3K: kordinasi, kolaborasi, kompetensi.
Misalnya, efisienkan harga rumah dengan penyediaan tanah terjangkau. Genjot kolaborasi bank tanah.
Segerakan policy national hunian berimbang efektif, bicara dengan pakar dan bertanya ke pelaku pembangunan pro MBR.
Jangan parsial, terlena mono sumber pembiayaan bank, masih bisa tekan efisiensi dengan pembiayaan lembaga non bank.
Mana action plan subsidi produktif yang diusung Satgas Perumahan yang dirancang mengerek pertumbuhan ekonomi 1,8% di pedesaan.
Mengatasi kemiskinan sektor perumahan perlu digebrak dengan inovasi pembiayaan yang tidak ecek-ecek.
Subsidi produktif jangan mati suri sebelum menetas. Berkah devisa migas geser ke subsidi produktif perumahan yang jangan dituding beban, malah jadi beleids yang produktif, adil, dan sekaligus populis. Sudah cukup lah tata kelola berkah migas pro ke atas.
Juga, kerahkan akal buat skema integrasi/ harmonisasi ekosistem FLPP dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan.
Buat quick win, segerakan proyek pilot perumahan komunitas. Pakar The HUD Institute bisa dipanggil ke pangkalan juang rumah rakyat.
Lebar 25M2 itu jangan jadi beleids aneh. Jangan jadi kabar buruk rakyat yang kudu nguyu dengan rumah hunian yang sehat, layak, terjangkau. Atau bergerak. Buat turunan 3i dan 3K. Jangan permalukan Presiden di depan rakyat.
Baca Juga :
Haluan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Membuat Rakyat Tersenyum
