Ketua MPR Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Bentuk Kementerian Khusus Perumahan Sendiri
Upaya ini bisa membuat Pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat dan menjadi solusi atas backlog perumahan.
Konstruksi Media – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk memisahkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut disampaikan Bamsoet (sapaan hangat Bambang Soesatyo) dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme dan Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, (1/09/2024).
Menurut dia, upaya tersebut bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengatasi backlog perumahan. Tak hanya itu, kehadiran Kementerian Khusus Perumahan ini juga sekaligus mampu menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo kepada Prabowo Subianto merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Bamsoet.
Dia menjelaskan, pemerintahan baru nanti menargetkan dapat membangun 3 juta unit rumah. Di mana 2 juta unit rumah akan dibangun di pedesaan dengan melibatkan para UMKM, koperasi dan BUMDes dalam konstruksi dan pembangunannya. Serta 1 juta unit lainnya akan dibangun dalam bentuk apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha.
“Untuk merealisasikan 3 juta unit rumah, pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Semisal, melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan, maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Bamsoet.
Kemudian, Bamsoet mengungkapkan dalam menyambut pemerintahan Prabowo, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Terlebih, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia, sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.
Dirinya meyakini bahwa dengan kepemimpinan Prabowo Subianto akan meningkatkan stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik.
“Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan,” tuturnya.
Baca Juga :
- 21 Bank Berikan Persetujuan Restrukturisasi ke Waskita Karya, Segini Nilainya
- Kolaborasi PT PAL dengan ITS, Menuju Indonesia Emas 2045
- PUPR Targetkan Bangun 34 Proyek KPBU di 2025
- Dosen dan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Ajak Masyarakat Ngolah Limbah Organik
- Langkah BP Tapera Dukung Kebijakan Pembiayaan Perumahan
