Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung penyediaan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hal tersebut dilakukan dengan membangun satu tower rumah susun (Rusun) dengan 60 unit hunian tipe 36 dengan nilai anggaran Rp 20,19 Miliar.
“Kami (Kementerian PUPR) sedang melaksanakan pembangunan Rusun untuk ASN Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Iwan mengatakan, pembangunan rusun ini diperlukan sebagai tempat tinggal selama ASN BPKP selama bertugas di daerah. Selain itu, untuk mendorong semangat para pegawai dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik kepada masyarakat.
“Para ASN termasuk mereka yang bertugas di BPKP Kalimantan Timur bisa belajar tinggal di hunian vertikal. Kami ingin ASN bisa tinggal dengan baik ketika proses pembangunan selesai dan fokus bekerja melayani masyarakat,” katanya.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Mustofa Otfan didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Akbar Hadi Purwanto menjelaskan, Rusun ASN BPKP Kalimantan Timur dibangun di Jalan Ir H Juanda Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembangunan Rusun yang nantinya akan dilengkapi dengan meubelair ini diperkirakan selesai pada Juni 2023 mendatang guna dikelola oleh BPKP.
Baca juga: Inovasi Firecek untuk Dunia Fire Protection
“Nilai kontrak pembangunan Rusun ini senilai Rp 20,19 M. Adapun kontraktor pelaksana adalah PT Bangun Nusa Raya dan Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Geomap International Consultans. Jenis Kontraknya Multi Years Contract (MYC) tahun anggaran 2022-2023,” jelasnya.
Sub Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Rumah Tangga dan Kearsipan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Yusep Susanto mengatakan, dari proses pendataan yang ada ternyata minat pegawai BPKP yang ingin tinggal di Rusun cukup banyak. Apalagi banyak ASN BPKP Kalimantan Timur yang berasal dari luar daerah dan membutuhkan tempat tinggal yang memadai.
Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan BPKP guna membangun Rusun di sejumlah wilayah diantaranya Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTT), Samarinda dan Kalimantan Barat.
Pihak BPKP dan Kementerian PUPR juga akan membuat kolam retensi untuk menanggulangi genangan air saat hujan dengan ukuran 5 x 20 meter dengan kedalaman satu hingga dua meter serta membuat resapan dan menanam pohon penghijauan agar lebih hijau dan alami.
“Saat ini jumlah ASN BPKP di Kalimantan Timur sebanyak 113 orang dan sebagian besar dari luar Kalimantan Timur. Kebanyakan mereka ada yang tinggal di rumah dinas, kos-kosan maupun sewa rumah kontrakan yang biayanya cukup tinggi sehingga banyak yang minat tinggal di Rusun ini,” ucapnya.
Baca artikel selanjutnya:
- Profesor ITS Kembangkan Metode Komputasi Material Berbasis Meshless untuk Efisiensi dan Keberlanjutan
- Navigasi Risiko Sektor Publik 2025: Strategi untuk Keberlanjutan Keuangan dan Infrastruktur
- ASTRA Infra Siapkan Layanan Prima untuk Mudik Lebaran 2025, Aman dan Nyaman
- Normalisasi Sungai Ciliwung Ditargetkan Rampung 2026, Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan
