Efektif Kurangi Banjir, Bupati Ini Sesalkan Sumur Resapan DKI Jadi Senjata Politik
Konstruksi Media – Sumur resapan yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI dinilai terbukti efektif kurangi banjir dan genangan di wilayah Jakarta.
Hal ini disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat menyampaikan pidato di hadapan peserta pendidikan politik bertajuk ‘Political Leadership Program 2021’ yang diselenggarakan DPD Partai Golkar, Kamis (23/12) kemarin.
Menurut Ketua DPD Golkar DKI ini, salah satu program pengendalian banjir di Jakarta itu telah mendapat persetujuan dan dukungan DPRD DKI dan masyarakat Jakarta.
- Jejak 7 Satria Tokoh LPJK yang Menginspirasi: Terima Kasih dan Doa untuk Kesuksesan Karier Selanjutnya
- Reduksi Banjir 30%, Ini Manfaat Bendungan Keureuto yang Dibangun Brantas Abipraya
- Munas Ke-2 PAKKI: Penguatan Peran Anggota untuk Indonesia Emas 2045
“Apakah program sumur resapan di dukung DPRD? Dukung. Apakah didukung masyarakatnya? Dengan kemampuan Pak Gubernur kita menjelaskan ke masyarakat, masyarakat percaya. Apa yang terjadi, benarkah airnya terserap? Sebagian besar memang air terserap ke tanah,” ujarnya dikutip pada Jumat (24/12/2021).
Zaki tak menampik ada sebagian kecil sumur resapan yang boleh jadi bermasalah. Misalnya karena kontraktor proyek pembangunan sumur resapan itu nakal atau perencanaan pembangunan yang tidak matang.
Tetapi, kata Zaki, prosentasenya sangat kecil. Artinya, sumur resapan yang dibangun mayoritas bermanfaat. “Katakanlah margin erornya 5% dari 21.000 sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI untuk meminimalisir banjir Jakarta,” katanya.
Lebih lanjut Zaki menuturkan, sebagian politisi yang mempersoalkan pembangunan sumur resapan itu. Isu sumur resapan lalu dijadikan isu politik yang disorot terus menerus akhir-akhir ini.
Padahal, lanjutnya, sumur resapan telah banyak membantu mengurangi banjir dan genangan di Jakarta.
“Itulah yang jadi masalah sekarang yang oleh teman-teman parpol yang lain, yang katanya anak-anak muda, selalu jadi sorotan seolah-olah sumur resapan ini tidak berhasil, tidak berdaya guna bahkan menghamburkan anggaran oleh Pemprov DKI,” ucapnya.
Menurut Zaki, isu sumur resapan itu menjadi fakta politik akhir-akhir ini di Jakarta. Isu itu juga membelah aktor-aktor politik berada pada dua kubu berbeda. Yakni kubu yang mendukung dan menolak pembangunan sumur resapan.
“Yang mendukung akan menyatakan bahwa program itu bermanfaat. Sementara yang tidak mendukung menyatakan sebaliknya,” imbuhnya.
“Gara-gara sumur resapan itulah jadi momentum bagi para politisi, baik itu pendukung para oposisi memakai program itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Inilah fakta politik kita,” tandasnya.***
